M. Istijar Nusantara

(Embrio Gerakan Masyarakat Baru Tangerang Selatan)

Oleh: M Istijar Nusantara*

Dalam sebuah obrolan kecil warung kopi di kawasan BSD, Serpong, seorang kawan yang juga wartawan ‘curhat’. Kata si kawan, sudah enam bulan lebih, konflik politik pemekaran antar Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang masih terjadi, dan bisa dikatakan semakin memanas.

Konflik politik semakin terlihat ketika sepekan belakang, sejumlah media lokal di Tangerang menurunkan berita perebutan aset, termasuk pegawai, antara Pemkab Tangerang (baca: kabupaten induk) dengan Pemkot Tangsel.

Nuansa politis antar kedua lembaga publik itu lebih kental ketimbang semangat membangun kesejahteraan masyarakat. Anehnya, meski berbentuk lembaga publik, yang seharusnya dimiliki khalayak dan bertujuan mensejahterakan kehidupan khalayak, namun tidak bisa dinafikan kedua lembaga publik ini telah ‘dimiliki’ dan ‘kuasai’ dua dinasti politik. Rinciannya ‘dinasti Rau’ yang dikonotasikan dinasti politik Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan ‘dinasti Pendopo,’ yang dikonotasikan dinasti politik Bupati Ismet Iskandar.

Mengapa konflik politik itu terus terjadi dan terkesan tidak berkesudahan? Dalam refleksi para pemikir seperti Thomas Hobbes dan Adam Smith, misalnya, kondisi asal kita berupa konflik tidak berkesudahan antar-individu dan antar-kelompok. Inilah yang disebut masalah hobbesian tentang tatanan hidup. Jadi di satu pihak, orang atau kelompok ingin berbuat sesukanya tanpa memikirkan kebutuhan individu atau kelompok lain. Di lain pihak, hidup rukun hanya mungkin terdiri di atas tatanan yang mengakomodasi kebutuhan banyak orang.

Sayangnya, hidup rukun di atas tatanan hidup itu kerap terbentur dan terperangkap dalam kinerja berbagai sosok hegemoni kekuasaan. Mungkin tidak aneh, jika Kota Tangsel menjadi ring konflik politik petarung ‘dinasti politik’. Kota Tangsel merupakan potensi sumber geo politik dan geo ekonomi baru di Provinsi Banten.

Simon Fisher dan kawan-kawan dalam bukunya Working with Conflict: Skills & Strategies for Action menulis, konflik politik tidak terlepas dari perebutan kekuasaan. Konflik ini dapat terjadi di mana-mana. Namun biasanya, terjadi di wilayah atau negara-negara yang tengah berkembang dan berada pada masa transisi.

Konflik disebabkan karena berbagai faktor, antara lain faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, etnis dan lainnya. Tidak sedikit konflik politik ini mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) masyarakat.

Masyarakat menjadi terpolarisasi dan embrio permusuhan terus membesar. Kondisi ini akibat dari ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok tengah berseteru. Asumsi ini diperkuat dengan masalah-masalah di lapangan, adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembagian posisi dan jabatan di pemerintahan baru yang terbentuk. Sehingga, kedua kelompok juga beranggapan indentitas mereka terancam. Tentu pada kondisi ini, masyarakat grassroot yang menjadi korban.

Menciptakan Habitus Baru

Pertanyaan selanjutnya, perlukah kita menghentikan konflik dua ‘dinasti politik’ di Tangsel? Mungkin jawabannya, mengapa harus dihentikan. Sebab konflik politik adalah kenyataan hidup, tidak terhindar dan bahkan sering bersifat kreatif. Konflik ini terjadi ketika antara tujuan dan realitas kehidupan tidak seiring sejalan.
Yang harus dibenahi masyarakat adalah mengubah paradigma berpikir. Sudah saatnya pola pikir jatuh-bangun dan hidup-matinya suatu masyarakat bukan tergantung pada kinerja aparat dan instansi pemerintah (logika negatif), menjadi sebuah pijakkan baru.

Sebab, jatuh-bangun dan hidup-matinya suatu masyarakat juga tak bisa lagi hanya menjadi beban tanggungan pemerintah, jadi juga merupakan beban tanggungan para pelaku dan badan-badan di sektor-sektor non-pemerintah (logika positif). Implikasinya, sektor-sektor non-pemerintah (bisnis, perguruan tinggi dan agama) juga pembentuk serta penentu hidup-matinya suatu masyarakat.

Karena itu membangun gerakan menciptakan habitus baru sangat penting. Gerakan ini bukan sekadar perubahan sikap santun dalam kehidupan publik, melainkan gugus kebiasaan (social habits) cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak (habitus). Serta sikap konsideran terhadap orang lain, kapasitas melaksanakan ciri konsekuensial hidup bermasyarakat: bahwa tindakan kita mempunyai dampak (baik/buruk) pada kondisi hidup orang lain. Selain itu gerakan untuk membuat kehidupan bersama menjadi tata 'komunitas' (community), dan bukan sekadar 'kerumunan' (crowd).

Inti agenda gerakan 'keadaban publik' adalah re-edukasi social habits ke arah penciptaan new civilised social habits dalam tiga poros/ranah kehidupan publik, yaitu poros/ranah 'pasar', 'badan publik', dan 'komunitas/masyarakat'.
Pada gerakan ini terjadi perluasan dan pemindahan kekuasaan pembuat otoritas regulasi dari pemerintah ke masyarakat (self regulation). Awalnya pemerintah yang menjadi aktor regulator, dengan ‘self regulation,’ menjadi individu masyarakat sebagai aktor-regulator alternatif.

Masyarakat diberikan “mandat” kepemilikan dan/atau kontrol atas pelbagai sumberdaya (finansial, fisik, teknologi, dsb) yang di-konversi-kan menjadi capital baru. Itulah mengapa akan terjadi penerapan istilah capital pada bidang ‘non-ekonomis.’
Kebebasan masyarakat menjadi kekuatan regulatif baru yang akan menentukan corak kebiasaan sosial, kebiasaan publik, dan public (in)civility. Atau, dalam arti tertentu bahkan bisa dikatakan 'pemerintah' sering hanya menjadi sekadar penjaga legalitas. Karena itu tampak bahwa sumber daya dan pelaku beradab/tidak beradab itu beragam, serta bukan monopoli aparat/instansi pemerintah. Dengan menciptakan gerakan ini, Kota Tangsel bukan sekadar dimiliki pejabat Pemkot Tangsel, melainkan masyarakat luas. Semoga. ***

*(Wartawan koran lokal Jawa Pos Group, tinggal di Serpong)

Oleh: M Istijar Nusantara
(Redaktur Tangsel Pos dan Pemerhati Komunikasi Politik)

Dalam sebuah diskusi di Sekretariat Gerbang Selatan, seorang kawan yang juga wartawan mengeluhkan kondisi perkembangan Kota Tangerang Selatan. Kata dia, Pemerintahan Kota Tangsel yang baru berumur jagung tidak ini telah keluar dari lajur blue print pembentukkan Kota Tangsel.

Nuansa politis dan pertarungan konflik kepentingan dua kubu antara “Rau” dan Pendopo di Pemkot Tangsel lebih kentara dari pada nuansa pembangunan sosial kemasyarakatan. Kubu “Rau” yang merupakan konotasi gerbong politik Ratu Atut Chosiyah (baca: Gubernur Banten) dan “Pendopo” konotasi dari gerbong politik Ismet Iskandar (baca: Bupati Tangerang) terlihat tengah bertarung memperbesar hegemoni kekuasaan mereka di Kota Tangsel.

Keluhan si kawan itu ada benar, ada juga tidak tepat. Benar, sebab Kota Tangsel yang baru dimekarkan dari Kabupaten Tangerang ini merupakan potensi kekuatan geo politik dan ekonomi baru di Provinsi Banten. Karena itu, sangat wajar jika Kota Tangsel menjadi medan konflik politik baru di Banten. Kubu-kubu yang selama ini bertarung merebut dan mempertahankan hegemoni kekuasaan di Banten akan berupaya sekuat tenaga untuk bertarung meraih kemenangan.

Pasca disahkannya undang-undang pembentukan baru Kota Tangsel 51/2008, tidak dipungkiri masyarakat dan pejabat kita tengah mengalami euforia demokrasi pemekaran. Mereka masing-masing menggunakan kekuatannya untuk bisa mendapatkan ‘kue pemekaran’.

Pada beberapa kesempatan berbincang-bincang dengan sejumlah pejabat setingkat esselon II dan III di Pemkot Tangsel yang notabene berasal dari Pemkab Tangerang mengeluh. Mereka hanya mendapat potongan kecil kue pemekaran. Maklum, sebagian besar kue pemekaran dikuasai oleh kubu Rau. Penjabat Walikota MT Shaleh dinilai hanya untuk memperkuat dominiasi Rau di Tangsel. Dan tentu saja, mengamankan posisi-posisi penting di Tangsel.

Konflik politik memang tidak terlepas dari perebutan kekuasaan. Konflik ini dapat terjadi di mana-mana. Namun dalam teori komunikasi politik, konflik politik biasanya terjadi di wilayah atau negara-negara yang tengah berkembang dan berada pada masa transisi.

Konflik disebabkan karena berbagai faktor, antara lain faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, etnis dan lain-lain. Tidak sedikit konflik politik ini mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) masyarakat. Masyarakat menjadi terpolarisasi dan embrio permusuhan terus membesar. Karena, kondisi ini akibat dari ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok tengah berseteru. Asumsi ini diperkuat oleh masalah-masalah di lapangan, adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembagian posisi dan jabatan di pemerintahan baru yang terbentuk. Sehingga, kedua kelompok juga beranggapan indentitas mereka terancam.

Tentu pada kondisi ini, masyarakat grassroot yang menjadi korban. Apakah konflik politik ini perlu dihentikan? Tidak mudah begitu saja untuk menghentikan konflik kepentingan antara dua kubu yang tengah berseteru. Sebab konflik adalah kenyataan hidup, tidak terhindar dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Namun berbagai perbedaan pendapat dan konflik (juga konflik politik) biasanya dapat diselesaikan tanpa mengorbankan masyarakat dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.

Sebab itu, konflik tetap berguna. Hanya saja, sejauhmana kepandaian kita dalam mengelola konflik tersebut. Pada kasus konflik politik di Kota Tangsel, terdapat beberapa alternatif langkah yang bisa ditempuh seperti:
Pertama, mungkin sudah saatnya kedua gerbong politik Rau dan Pendopo segera meningkatkan komunikasi dan saling pengertian. Komunikasi politik antara Penjabat Walikota dengan Bupati Tangerang segera ditingkatkan. Komunikasi politik ini penting agar ketidakpahaman dan rasa besar hati serta rasa toleransi kedua gerbong politik bisa saling menerima akan keragaman yang ada di dalamnya.

Kedua, kedua pihak untuk saling mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.

Ketiga, Presidium Pembentukkan Kota Tangsel mungkin bisa menjadi mediator dan bisa membantu pihak berkonflik untuk memisahkan kepentingan pribadi dan kelompok dengan berbagai kepentingan umum. Presidium juga bisa menjadi mediator pelancar proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak antara Rau dan Pendopo.

Keempat, mungkin pihak-pihak yang sebelumnya pernah duduk bareng seperti Presidium Pembentukkan Kota Tangsel, Pemkot Tangsel, Pemkab Tangerang dan perwakilan Provinsi Banten kembali duduk bersama mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Termasuk di dalamnya kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan dan keadilan. Semoga. ***

Oleh: Goenawan Mohamad
PADA suatu hari yang tak diumumkan, menjelang tahun 2009, neo-liberalisme terjerembap. Tapi lakon dengan tema ”Negara & pasar” itu tetap tak mudah diselesaikan.

Di Australia, misalnya. Kevin Rudd, perdana menteri yang berasal dari Partai Buruh, menulis sebuah esai dalam The Monthly awal tahun ini: krisis yang sekarang menghantam dunia adalah titik puncak ”neo-liberalisme” yang mendominasi kebijakan ekonomi dunia sejak 1978. Kini, masa kejayaan 30 tahun itu berakhir dengan kegagalan.
Sepanjang zaman itu, di bawah pemerintahan Partai Liberal yang baru saja jatuh, perekonomian dibiarkan menolak peran aktif Negara. Pasar diyakini sebagai jalan lurus yang tak perlu diintervensi. Lalu lintas global (terutama dalam pasar saham dan uang) dibebaskan menerobos perbatasan nasional.

Menjelang akhir 2008, ortodoksi ”neo-liberal” itu membawa krisis yang dahsyat. Rudd menggantikannya dengan yang berbeda. Ia menyebut agenda baru yang mendasari kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Partai Buruh di Australia sebagai ”kapitalisme sosial-demokratik”.

Tak begitu jelas, bagaimana kompromi antara ”sosial-demokrasi” dan ”kapitalisme” itu akan berjalan. Rudd, yang menjanjikan peran Negara yang aktif tapi yang tetap bertaut dengan ”pasar yang terbuka”, hanyalah salah satu dari artikulasi kesepakatan yang kini tumbuh di negeri-negeri kapitalis: ternyata pasar tak bisa selamanya dianggap benar; ternyata ia belum tentu memperbaiki dirinya sendiri. Di Prancis, di sebuah rapat umum di Kota Toulon menjelang akhir 2008, Presiden Sarkozy mengatakan, ”Pikiran bahwa pasar adalah serba-kuasa dan tak dapat ditentang oleh aturan apa pun dan oleh intervensi politik macam apa pun adalah pikiran yang gila.”

Sebuah kesimpulan yang tak baru, sebenarnya. Pada 1926 John Maynard Keynes menulis The End of Laissez-faire dan menunjukkan betapa produktifnya sebuah kapitalisme yang dikelola, bukan yang dibiarkan berjalan seenak nafsu para kapitalis sendiri. Tak lama sejak itu, Amerika dan Eropa mencoba menggabungkan dinamisme modal dan kecerdasan teknokrasi Negara—sebuah jalan tengah yang terkenal sebagai ”kompromi Keynesian”.

Adakah kini sebuah ”kompromi Keynesian” baru sedang tersusun? Kita memang melihat, Amerika Serikat, di bawah Obama, telah jadi sebuah republik di mana pemerintahnya aktif masuk ke dunia yang dulu sepenuhnya daulat swasta. Tapi Obama masih bisa disebut sebagai ”kompromi Keynesian” yang setengah hati. Bahkan para pengkritiknya melihat agendanya sebagai ”neo-liberalisme” yang didaur ulang.
Mungkin karena tak bisa orang mengulang apa yang terjadi di dunia pada zaman Keynes hampir seabad lalu.

Dalam Radical Philosophy (Mei/Juni 2009) Antonio Negri menunjukkan mengapa jalan Keynesian kini mustahil. Dulu jalan itu dapat ditempuh karena, antara lain, ada sebuah negara-bangsa yang mampu secara independen mengembangkan kebijakan ekonomi. Kini, pada abad ke-21, negara-bangsa diterobos oleh proses internasionalisasi di bidang produksi dan globalisasi finansial.

Dalam pengalaman Indonesia, persoalannya bukanlah hanya karena terobosan itu. Jalan Keynesian bertolak dari keyakinan bahwa kekuatan yang bukan-pasar (Negara dan para teknokratnya) harus—dan bisa—memiliki ketahanan untuk mengembangkan nilai yang berbeda dari nilai yang berlaku di pasar. Adapun nilai yang berlaku di pasar adalah nilai yang mendorong maksimalisasi kepentingan privat, bukan kepentingan publik. Tapi bagaimana hal itu akan terjadi di sini?

Di sini, institusi yang berkuasa tak dengan sendirinya jauh dari nilai yang mengutamakan yang publik. Korupsi adalah contohnya. Korupsi adalah privatisasi kekuasaan sebagai sebuah amanat publik.

Agaknya itulah sebabnya tiap kebijakan yang mengandalkan intervensi Negara ke dalam perekonomian selalu disertai rasa waswas: kita tak tahu di mana Negara berada. Rasa waswas itu menyebabkan ada dorongan yang kuat—dari mana saja, juga dari pemerintah sendiri—untuk melucuti tangan birokrasi di pelbagai bidang. Ketika seorang politikus berteriak, ”awas neo-liberalisme dan pasar bebas”, sang politikus umumnya tak menunjukkan bagaimana menegakkan Negara di atas aparatnya yang tertular oleh perilaku berjual-beli di pasar bebas.

Krisis negara-bangsa seperti itulah, krisis karena tubuhnya berlubang-lubang oleh korupsi, yang sebenarnya lebih merisaukan ketimbang gerakan separatis. Dalam krisis itu, orang akan menyerah ke sejenis laissez-faire—ke sebuah kondisi ”neo-liberal” yang tak disengaja. Sebab, hampir di tiap sektor, juga di kalangan birokrasi, ada semacam ”anarki” yang dicemaskan Keynes. Anarki, karena apa yang merupakan pegangan kebersamaan hampir-hampir tak ada lagi.

Tapi tak berarti bahwa negara-bangsa telah disisihkan. Justru sebaliknya: dalam keadaan ketika korupsi merajalela, ada sebuah kekuatan yang paradoksal yang bekerja di sekitar Negara. Di satu pihak, kekuatan itu cenderung mengaburkan posisi ”Negara” dalam mengelola pasar: semua keputusan bisa diatur dengan jual-beli kekuasaan. Di lain pihak, posisi ”Negara” justru diperkuat, agar ada kebutuhan untuk membeli kekuasaan itu.

Itu sebabnya kita sebenarnya tak tahu persis, bagaimana mengatur ”kompromi Keynesian”, bagaimana mengelola sekaligus pasar yang terbuka dan Negara yang aktif. Tapi orang-orang masih terus berbicara tentang ”neo-liberalisme”. Ya, saya mendengar, tapi harus saya akui, saya sering kebingungan. Mungkin karena saya menanti lakon ”Negara & pasar” itu berakhir dengan Negara yang bersih dan pasar yang tak cemar. Sebuah happy ending.

“Mitos Kartini dan Rekayasa Sejarah”

Mengapa setiap 21 April kita memperingati Hari Kartini? Apakah tidak ada wanita Indonesia lain yang lebih layak ditokohkan? Baca Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini ke-269

Oleh: Adian Husaini

Ada yang menarik pada Jurnal Islamia (INSISTS-Republika) edisi 9 April 2009 lalu. Dari empat halaman jurnal berbentuk koran yang membahas tema utama tentang Kesetaraan Gender, ada tulisan sejarawan Persis Tiar Anwar Bahtiar tentang Kartini. Judulnya: “Mengapa Harus Kartini?”

Sejarawan yang menamatkan magister bidang sejarah di Universitas Indonesia ini mempertanyakan: Mengapa Harus Kartini? Mengapa setiap 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini? Apakah tidak ada wanita Indonesia lain yang lebih layak ditokohkan dan diteladani dibandingkan Kartini?

Menyongsong tanggal 21 April 2009 kali ini, sangatlah relevan untuk membaca dan merenungkan artikel yang ditulis oleh Tiar Anwar Bahtiar tersebut. Tentu saja, pertanyaan bernada gugatan seperti itu bukan pertama kali dilontarkan sejarawan. Pada tahun 1970-an, di saat kuat-kuatnya pemerintahan Orde Baru, guru besar Universitas Indonesia , Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar pernah menggugat masalah ini. Ia mengkritik 'pengkultusan' R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional Indonesia .

Dalam buku Satu Abad Kartini (1879-1979), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, cetakan ke-4), Harsja W. Bahtiar menulis sebuah artikel berjudul “Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita”. Tulisan ini bernada gugatan terhadap penokohan Kartini. “Kita mengambil alih Kartini sebagai lambang emansipasi wanita di Indonesia dari orang-orang Belanda. Kita tidak mencipta sendiri lambang budaya ini, meskipun kemudian kitalah yang mengembangkannya lebih lanjut,” tulis Harsja W. Bachtiar, yang menamatkan doktor sosiologinya di Harvard University .

Harsja juga menggugat dengan halus, mengapa harus Kartini yang dijadikan sebagai simbol kemajuan wanita Indonesia . Ia menunjuk dua sosok wanita yang hebat dalam sejarah Indonesia . Pertama, Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat dari Aceh dan kedua, Siti Aisyah We Tenriolle dari Sulawesi Selatan. Anehnya, tulis Harsja, dua wanita itu tidak masuk dalam buku Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), terbitan resmi Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Tentu saja Kartini masuk dalam buku tersebut.

Padahal, papar Harsja, kehebatan dua wanita itu sangat luar biasa. Sultanah Safiatudin dikenal sebagai sosok yang sangat pintar dan aktif mengembangkan ilmu pengatetahuan. Selain bahasa Aceh dan Melayu, dia menguasai bahasa Arab , Persia , Spanyol dan Urdu. Di masa pemerintahannya, ilmu dan kesusastraan berkembang pesat. Ketika itulah lahir karya-karya besar dari Nuruddin ar-Raniry, Hamzah Fansuri, dan Abdur Rauf. Ia juga berhasil menampik usaha-usaha Belanda untuk menempatkan diri di daerah Aceh. VOC pun tidak berhasil memperoleh monopoli atas perdagangan timah dan komoditi lainnya. Sultanah memerintah Aceh cukup lama, yaitu 1644-1675. Ia dikenal sangat memajukan pendidikan, baik untuk pria maupun untuk wanita.

Tokoh wanita kedua yang disebut Harsja Bachriar adalah Siti Aisyah We Tenriolle. Wanita ini bukan hanya dikenal ahli dalam pemerintahan, tetapi juga mahir dalam kesusastraan. B.F. Matthes, orang Belanda yang ahli sejarah Sulawesi Selatan, mengaku mendapat manfaat besar dari sebuah epos La-Galigo, yang mencakup lebih dari 7.000 halaman folio. Ikhtisar epos besar itu dibuat sendiri oleh We Tenriolle. Pada tahun 1908, wanita ini mendirikan sekolah pertama di Tanette, tempat pendidikan modern pertama yang dibuka baik untuk anak-anak pria maupun untuk wanita.

Penelusuran Prof. Harsja W. Bachtiar terhadap penokohan Kartini akhirnya menemukan kenyataan, bahwa Kartini memang dipilih oleh orang Belanda untuk ditampilkan ke depan sebagai pendekar kemajuan wanita pribumi di Indonesia. Mula-mula Kartini bergaul dengan Asisten-Residen Ovink suami istri. Adalah Cristiaan Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah Hindia Belanda, yang mendorong J.H. Abendanon, Direktur Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan, agar memberikan perhatian pada Kartini tiga bersaudara.

Harsja menulis tentang kisah ini: “Abendanon mengunjungi mereka dan kemudian menjadi semacam sponsor bagi Kartini. Kartini berkenalan dengan Hilda de Booy-Boissevain, istri ajudan Gubernur Jendral, pada suatu resepsi di Istana Bogor, suatu pertemuan yang sangat mengesankan kedua belah pihak.”

Ringkasnya, Kartini kemudian berkenalan dengan Estella Zeehandelaar, seorang wanita aktivis gerakan Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Wanita Belanda ini kemudian mengenalkan Kartini pada berbagai ide modern, terutama mengenai perjuangan wanita dan sosialisme. Tokoh sosialisme H.H. van Kol dan penganjur “Haluan Etika” C.Th. van Deventer adalah orang-orang yang menampilkan Kartini sebagai pendekar wanita Indonesia.

Lebih dari enam tahun setelah Kartini wafat pada umur 25 tahun, pada tahun 1911, Abendanon menerbitkan kumpulan surat-surat Kartini dengan judul Door Duisternis tot Lich. Kemudian terbit juga edisi bahasa Inggrisnya dengan judul Letters of a Javaness Princess. Beberapa tahun kemudian, terbit terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran (1922).

Dua tahun setelah penerbitan buku Kartini, Hilda de Booy-Boissevain mengadakan prakarsa pengumpulan dana yang memungkinkan pembiayaan sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Tanggal 27 Juni 1913, didirikan Komite Kartini Fonds, yang diketuai C.Th. van Deventer. Usaha pengumpulan dana ini lebih memperkenalkan nama Kartini, serta ide-idenya pada orang-orang di Belanda. Harsja Bachtriar kemudian mencatat: “Orang-orang Indonesia di luar lingkungan terbatas Kartini sendiri, dalam masa kehidupan Kartini hampir tidak mengenal Kartini dan mungkin tidak akan mengenal Kartini bilamana orang-orang Belanda ini tidak menampilkan Kartini ke depan dalam tulisan-tulisan, percakapan-percakap an maupun tindakan-tindakan mereka.”

Karena itulah, simpul guru besar UI tersebut: “Kita mengambil alih Kartini sebagai lambang emansipasi wanita di Indonesia dari orang-orang Belanda. Kita tidak mencipta sendiri lambang budaya ini, meskipun kemudian kitalah yang mengembangkannya lebih lanjut.”

Harsja mengimbau agar informasi tentang wanita-wanita Indonesia yang hebat-hebat dibuka seluas-luasnya, sehingga menjadi pengetahuan suri tauladan banyak orang. Ia secara halus berusaha meruntuhkan mitos Kartini: “Dan, bilamana ternyata bahwa dalam berbagai hal wanita-wanita ini lebih mulia, lebih berjasa daripada R.A. Kartini, kita harus berbangga bahwa wanita-wanita kita lebih hebat daripada dikira sebelumnya, tanpa memperkecil penghargaan kita pada RA Kartini.”

Dalam artikelnya di Jurnal Islamia (INSISTS-Republika, 9/4/2009), Tiar Anwar Bahtiar juga menyebut sejumlah sosok wanita yang sangat layak dimunculkan, seperti Dewi Sartika di Bandung dan Rohana Kudus di Padang (kemudian pindah ke Medan). Dua wanita ini pikiran-pikirannya memang tidak sengaja dipublikasikan. Tapi yang mereka lakukan lebih dari yang dilakukan Kartini. Berikut ini paparan tentang dua sosok wanita itu, sebagaimana dikutip dari artikel Tiar Bahtiar.

Dewi Sartika (1884-1947) bukan hanya berwacana tentang pendidikan kaum wanita. Ia bahkan berhasil mendirikan sekolah yang belakangan dinamakan Sakola Kautamaan Istri (1910) yang berdiri di berbagai tempat di Bandung dan luar Bandung. Rohana Kudus (1884-1972) melakukan hal yang sama di kampung halamannya. Selain mendirikan Sekolah Kerajinan Amal Setia (1911) dan Rohana School (1916), Rohana Kudus bahkan menjadi jurnalis sejak di Koto Gadang sampai saat ia mengungsi ke Medan. Ia tercatat sebagai jurnalis wanita pertama di negeri ini.

Kalau Kartini hanya menyampaikan ide-idenya dalam surat, mereka sudah lebih jauh melangkah: mewujudkan ide-ide dalam tindakan nyata. Jika Kartini dikenalkan oleh Abendanon yang berinisiatif menerbitkan surat-suratnya, Rohana menyebarkan idenya secara langsung melalui koran-koran yang ia terbitkan sendiri sejak dari Sunting Melayu (Koto Gadang, 1912), Wanita Bergerak (Padang), Radio (padang), hingga Cahaya Sumatera (Medan).

Bahkan kalau melirik kisah-kisah Cut Nyak Dien, Tengku Fakinah, Cut Mutia, Pecut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Cutpo Fatimah dari Aceh, klaim-klaim keterbelakangan kaum wanita di negeri pada masa Kartini hidup ini harus segera digugurkan. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Aceh dari serangan Belanda. Tengku Fakinah, selain ikut berperang juga adalah seorang ulama-wanita. Di Aceh, kisah wanita ikut berperang atau menjadi pemimpin pasukan perang bukan sesuatu yang aneh. Bahkan jauh-jauh hari sebelum era Cut Nyak Dien dan sebelum Belanda datang ke Indonesia, Kerajaan Aceh sudah memiliki Panglima Angkatan Laut wanita pertama, yakni Malahayati.

Jadi, ada baiknya bangsa Indonesia bisa berpikir lebih jernih: Mengapa Kartini? Mengapa bukan Rohana Kudus? Mengapa bukan Cut Nyak Dien? Mengapa Abendanon memilih Kartini? Dan mengapa kemudian bangsa Indonesia juga mengikuti kebijakan itu? Cut Nyak Dien tidak pernah mau tunduk kepada Belanda. Ia tidak pernah menyerah dan berhenti menentang penjajahan Belanda atas negeri ini.

Meskipun aktif berkiprah di tengah masyarakat, Rohana Kudus juga memiliki visi keislaman yang tegas. “Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakukan yang lebih baik. Wanita harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan,” begitu kata Rohana Kudus.

Seperti diungkapkan oleh Prof. Harsja W. Bachtiar dan Tiar Anwar Bahtiar, penokohan Kartini tidak terlepas dari peran Belanda. Harsja W. Bachtiar bahkan menyinggung nama Snouck Hurgronje dalam rangkaian penokohan Kartini oleh Abendanon. Padahal, Snouck adalah seorang orientalis Belanda yang memiliki kebijakan sistematis untuk meminggirkan Islam dari bumi Nusantara. Pakar sejarah Melayu, Prof. Naquib al-Attas sudah lama mengingatkan adanya upaya yang sistematis dari orientalis Belanda untuk memperkecil peran Islam dalam sejarah Kepulauan Nusantara.

Dalam bukunya, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu ((Bandung: Mizan, 1990, cet. Ke-4), Prof. Naquib al-Attas menulis tentang masalah ini:

“Kecenderungan ke arah memperkecil peranan Islam dalam sejarah Kepulauan ini, sudah nyata pula, misalnya dalam tulisan-tulisan Snouck Hurgronje pada akhir abad yang lalu. Kemudian hampir semua sarjana-sarjana yang menulis selepas Hurgronje telah terpengaruh kesan pemikirannya yang meluas dan mendalam di kalangan mereka, sehingga tidak mengherankan sekiranya pengaruh itu masih berlaku sampai dewasa ini.”

Apa hubungan Kartini dengan Snouck Hurgronje? Dalam sejumlah suratnya kepada Ny. Abendanon, Kartini memang beberapa kali menyebut nama Snouck. Tampaknya, Kartini memandang orientalis-kolonial is Balanda itu sebagai orang hebat yang sangat pakar dalam soal Islam. Dalam suratnya kepada Ny. Abendanon tertanggal 18 Februari 1902, Kartini menulis:

”Salam, Bidadariku yang manis dan baik!... Masih ada lagi suatu permintaan penting yang hendak saya ajukan kepada Nyonya. Apabila Nyonya bertemu dengan teman Nyonya Dr. Snouck Hurgronje, sudikah Nyonya bertanya kepada beliau tentang hal berikut: ”Apakah dalam agama Islam juga ada hukum akil balig seperti yang terdapat dalam undang-undang bangsa Barat?” Ataukah sebaiknya saya memberanikan diri langsung bertanya kepada beliau? Saya ingin sekali mengetahui sesuatu tentang hak dan kewajiban perempuan Islam serta anak perempuannya.” (Lihat, buku Kartini: Surat-surat kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri dan Suaminya, (penerjemah: Sulastin Sutrisno), (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000), hal. 234-235).

Melalui bukunya, Snouck Hurgronje en Islam (Diindonesiakan oleh Girimukti Pusaka, dengan judul Snouck Hurgronje dan Islam, tahun 1989), P.SJ. Van Koningsveld memaparkan sosok dan kiprah Snouck Hurgronje dalam upaya membantu penjajah Belanda untuk ’menaklukkan Islam’. Mengikuti jejak orientalis Yahudi, Ignaz Goldziher, yang menjadi murid para Syaikh al-Azhar Kairo, Snouck sampai merasa perlu untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim (1885) dan mengganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Dengan itu dia bisa diterima menjadi murid para ulama Mekkah. Posisi dan pengalaman ini nantinya memudahkan langkah Snouck dalam menembus daerah-daerah Muslim di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Van Koningsveld, pemerintah kolonial mengerti benar sepak terjang Snouck dalam ’penyamarannya’ sebagai Muslim. Snouck dianggap oleh banyak kaum Muslim di Nusantara ini sebagai ’ulama’. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai ”Mufti Hindia Belanda’. Juga ada yang memanggilnya ”Syaikhul Islam Jawa”. Padahal, Snouck sendiri menulis tentang Islam: ”Sesungguhnya agama ini meskipun cocok untuk membiasakan ketertiban kepada orang-orang biadab, tetapi tidak dapat berdamai dengan peradaban modern, kecuali dengan suatu perubahan radikal, namun tidak sesuatu pun memberi kita hak untuk mengharapkannya.” (hal. 116).

Snouck Hurgronje (lahir: 1857) adalah adviseur pada Kantoor voor Inlandsche zaken pada periode 1899-1906. Kantor inilah yang bertugas memberikan nasehat kepada pemerintah kolonial dalam masalah pribumi. Dalam bukunya, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), Dr. Aqib Suminto mengupas panjang lebar pemikiran dan nasehat-nasehat Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda. Salah satu strateginya, adalah melakukan ‘pembaratan’ kaum elite pribumi melalui dunia pendidikan, sehingga mereka jauh dari Islam. Menurut Snouck, lapisan pribumi yang berkebudayaan lebih tinggi relatif jauh dari pengaruh Islam. Sedangkan pengaruh Barat yang mereka miliki akan mempermudah mempertemukannya dengan pemerintahan Eropa. Snouck optimis, rakyat banyak akan mengikuti jejak pemimpin tradisional mereka. Menurutnya, Islam Indonesia akan mengalami kekalahan akhir melalui asosiasi pemeluk agama ini ke dalam kebudayaan Belanda. Dalam perlombaan bersaing melawan Islam bisa dipastikan bahwa asosiasi kebudayaan yang ditopang oleh pendidikan Barat akan keluar sebagai pemenangnya. Apalagi, jika didukung oleh kristenisasi dan pemanfaatan adat. (hal. 43).

Aqib Suminto mengupas beberapa strategi Snouck Hurgronje dalam menaklukkan Islam di Indonesia: “Terhadap daerah yang Islamnya kuat semacam Aceh misalnya, Snouck Hurgronje tidak merestui dilancarkan kristenisasi. Untuk menghadapi Islam ia cenderung memilih jalan halus, yaitu dengan menyalurkan semangat mereka kearah yang menjauhi agamanya (Islam) melalui asosiasi kebudayaan.” (hal. 24).

Itulah strategi dan taktik penjajah untuk menaklukkan Islam. Kita melihat, strategi dan taktik itu pula yang sekarang masih banyak digunakan untuk ‘menaklukkan’ Islam. Bahkan, jika kita cermati, strategi itu kini semakin canggih dilakukan. Kader-kader Snouck dari kalangan ‘pribumi Muslim’ sudah berjubel. Biasanya, berawal dari perasaan ‘minder’ sebagai Muslim dan silau dengan peradaban Barat, banyak ‘anak didik Snouck’ – langsung atau pun tidak – yang sibuk menyeret Islam ke bawah orbit peradaban Barat. Tentu, sangat ironis, jika ada yang tidak sadar, bahwa yang mereka lakukan adalah merusak Islam, dan pada saat yang sama tetap merasa telah berbuat kebaikan.***

Oleh Hasan Aspahani

DI sekolah, anak-anak kita diajari menghapal nama-nama hari dan nama bulan. Tapi, sudahkah kita mengajari mereka hakikat waktu? Mungkin tidak pernah. Mari saya beri tahu rumus rahasianya: saya percaya bahwa kita tidak bisa menguasai waktu, kita dikuasai oleh waktu. tapi, kita bisa mengaturnya, agar ia tunduk pada kita.

Dan kalender adalah upaya manusia yang paling berhasil untuk mengatur sang waktu itu. Kalender bagi kita tak lain adalah sebuah kesepekatan untuk menata waktu. Sehingga janji menjadi mungkin dibuat, agenda menjadi masuk akal untuk diatur. Tahun ajaran diterapkan di sekolah-sekolah, target kerja tahunan ditetapkan, ibadah haji dijalankan, hari-hari besar sosial, kenegaraan, keagamaan dirayakan.

Kalender juga menegaskan betapa manusia, si pengatur waktu itu, adalah bagian dari alam semesta. Kalender menegaskan bahwa manusia bergantung pada alam. Coba perhatikan berbagai versi penanggalan. Semuanya berdasar pada tiga hal astronomikal: rotasi bulan mengelilingi bumi; revolusi bumi mengelilingi matahari; atau gabungan dari tiga hal itu; dan yang ini jarang pergerakan planet venus;

Kalender Hijriah yang baru saja kita masuki hari-hari awalnya, disusun berdasarkan versi pertama. Maka ia juga dikenal sebagai tahun Qomariyah, tahun bulan. Tahun baru Imlek juga memakai sistem ini.

Kalender Masehi adalah tahun Syamsiah, atau tahun matahari. sebab ia memang dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Kalender Mesir dihitung berdasarkan gerakan planet Venus, menjauh dan mendekat ke garis Khatulistiwa.

Lihatlah, apapun dasar perhitungannya, waktu selalu ditetapkan berdasarkan gejala alam. Mana yang lebih baik? Tidak ada. Semua sistem penanggalan punya kelebihan dan kelemahan. Tahun bulan tak bisa meramalkan datangnya pergantian empat musim. Maka sistem ini kurang cocok diterapkan di daerah subtropis yang tentu lebih baik kalau memakai kalender matahari. Tapi dengan sistem kalender ini nelayan terbantu sebab saat pasang dan surut air laut bisa ditentukan, kapan bulan terang dan bulan mati pun gampang diikuti, namanya juga tahun bulan. Versi awal perhitungan tahun-tahun di berbagai negara atau pusat kebudayaan lama, kebanyakan adalah tahun bulan.

Demikianlah, pengaturan waktu adalah kesepakatan, dan mungkin juga pemaksaan. Kita sepakat untuk banyak kepentingan, tahun masehi yang kita pakai. Inilah tahun yang dimulai perhitungannya sejak tahun kelahiran Isa Almasih. Dengan kesepakatan itu, maka hari ini adalah hari pertama di tahun 2009. Kita pun tiup trompet, menyalakan kembang api, menggelar pesta, merayakan kesepekatan yang sebenarnya amat relatif ini.

Saya baru tahu bahwa sebenarnya, tahun baru yang jatuh pada hari ini seharusnya tidak pada hari ini. Lho? Ya, seharusnya sepuluh hari lagi baru tahun baru. Pada tahun 1582, tepatnya tanggal 24 Februari, sebuah komisi gereja ditunjuk oleh Paus Gregorius untuk memperbaiki - dan itu artinya mengubah – penanggalan. Maka versi baru ini pun terkenal dengan Kalender Gregorian. Apa yang terjadi? Ada sepuluh hari yang hilang, dilompati.
Artinya setahun itu dipercepat sepuluh hari. Dan sejak itu diberlakukan tahun kabisat. Setiap empat tahun maka bulan Februari menjadi 29 hari. Ini sebenarnya koreksi dari kekeliruan berabad-abad. Sebab, tidak seperti hari dalam kalender bulan, yang jumlahnya 29 ½ hari, maka hari hari matahari jumlahnya ternyata 365 ¼ hari. Jadi hari yang seperempat itu ditabung untuk dijadikan sehari setiap empat tahun sekali.

Apakah dunia langsung sepakat dengan perubahan itu? Tidak. Sebagian besar negara dengan mayoritas agama Katolik langsung oke saja. Inggris baru sepakat tahun 1752, demikian juga negara-negara koloninya, termasuk Amerika Serikat. Jerman mencocokkan kalendernya dengan perhitungan kabisat itu pada tahun 1775. Rusia lebih telat lagi yakni tahun 1917, dan ditegaskan lagi pada tahun 1940. Kita di Indonesia ikut saja penanggapan itu ketika dibawa Belanda. Jepang berusaha memperkenalkan sistem penanggalan lain, maka di proklamasi kita itu tertera angka tahun yang berbeda. China baru pada tahun 1949 memakai sistem yang berlaku hingga sekarang itu. Negara-negara Arab sampai sekarang tetap saja tidak mengakuinya secara resmi.

Yang juga disepakati dalam sistem penanggalan adalah kapan dimulainya perhitungan. Ini juga berdasarkan kesepakatan. Maka, kita mengenal berbagai versi tahun dengan bilangan hitungan yang berbeda-beda. Mana yang benar? Mana yang salah? Mana yang lebih baik? Tidak ada, semuanya hanya menyimpulkan satu hal: perbedaan, dan itu tidak salah. Semua tidak sempurna. Semuanya tidak memuaskan.

Pada tahun 1930, ada orang yang tidak hanya diam terhadap ketidakpuasan itu. Dia, namanya Elisabeth Achelis, pun mengusulkan sistem kalender yang baru, untuk dipakai siapa saja di seluruh dunia. Usulan itu masih dikampanyekan sampai saat ini. Anda bisa membaca di www.theworldcalenda r.org situs resmi wadah perjuangan dan pusat kampanye Kalender Dunia ini. Bagaimana sistem penanggalannya? Kenapa ditolak?
Kalender yang diusulkan oleh Achelis dibuat untuk mengoreksi kalender Gregorian. Nama-nama dan jumlah bulannya sama, dari Januari hingga Desember, dua belas bulan. Yang berbeda adalah jumlah hari-hari dalam sebulan. Tidak ada tahun kabisat. Awal tahun, alias satu Januari selalu jatuh pada hari yang sama? Kok bisa? Tunggu dulu.

Kalender Dunia membagi tahun kedalam empat penggalan. Masing-masing 91 hari, setara dengan 13 minggu, dan tiga bulan. Bulan pertama di tiap penggalan itu (Januari, April, Juli, Oktober) punya 31 hari. Sisa bulan lainnya 30 hari. Ada selisih dua hari dengan kalender Gregorian. Maka supaya Tahun baru tetap jatuh pada hitungan yang tepat secara astronomis, maka saatnya disamakan dengan Kalender Gregorian. Selisih dua hari harus dimasukkan kalender.

Bayangkanlah kalender itu tergantung di dinding rumah atau di meja kantor Anda, maka di akhir bulan Juni dan Desember ada tanda huruf W. Itulah yang menurut saya aneh. W, adalah singkatan dari World Day, Hari Dunia, jatuh pada hari setelah 30 Desember, sebelum 1 Januari tahun berikutnya, tapi dia bukan tanggal 31 Desember. Ingat menurut penanggalan ini Desember hanya 30 hari. Ini tidak ada harinya, jadi bukan Senin, bukan Selasa, dan Sabtu. Pokoknya namanya Hari Dunia saja. Hari setelah 30 Juni, sebelum 1 Juli juga tidak bernama, namanya Leapday Years. Hari ini juga diusulkan sebagai hari libur sedunia. Hari melompat kosong itu sebenarnya lazim saja, seperti tahun kabisat itu. Yang aneh adalah bahwa dalam setahun tiba-tiba ada hari tak bernama.

Usulan kalender baru dari Nona Elisabeth – putri Fritz Achelis seorang pengusaha amat sukses berdarah Jerman di New York ini tidak menikah – terutama ditolak oleh pemuka agama. Apa pasal? Karena dengan sistem ini, Jumat, Sabtu dan Minggu, tidak jatuh pada Jumat, Sabtu dan Minggu yang sebenarnya. Padahal pada hari-hari itulah umat Islam ke masjid, umat Kristiani ke gereja, umat Yahudi ke Sinagog. Apa sah ibadahnya kalau harinya salah? Dan sebagai sebuah usulan pun konsultan standar internasional ISO 8601 sudah menolak.

Demikianlah, waktu memang relatif. Kita sepakat atau terpaksa ikut saja dengan kesepakatan- kesepakatan yang sudah dibuat. Kita mungkin tidak perlu mengusulkan sistem kalender baru seperti Nona Elisabeth, meskipun dengan niat memperbaiki kelemahan sistem penanggalan yang ada sekarang.

Yang amat bisa kita lakukan adalah memperbaiki sikap kita, sikap yang berkaitan dengan waktu: disiplin, tepat janji, ketaatan pada ibadah, jadwal makan obat,… dan sebutkanlah apa saja, ah, ternyata tidak ada yang tidak berkaitan dengan waktu, bukan? Kita memang dikuasai waktu, tapi sekali lagi, kita bisa mengaturnya. Jadi, selamat tahun baru, apapun versi yang Anda ikuti. Dan selamat mengatur waktu! ***

Resensi Buku:
Ahmadinejad on Palestine
Dina Y Sulaeman


APA yang dilakukan seorang ibu jika setiap hari “mengunyah” berita-berita kekejaman tentara Israel terhadap rakyat Palestina? Bagi Dina Y Sulaeman, ibu rumah tangga yang tinggal di Bandung, Jawa Barat, adalah menulis. Hasil tulisannya berupa buku berjudul “Perjuangan Nalar dan Jiwa Seorang Presiden untuk Palestina, Ahmadinejad on Palestine.” Buku ini lahir dari latarbelakang kesedihan seorang ibu yang pernah bekerja di IRAB (Islamic Republic of Iran Broadcasting).

Sebagai jurnalis, dirinya bergumul dengan berita-berita Palestina. Terkadang kedekatan yang sangat emosional muncul bila terkait dengan pemberitaan anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik di kawasan itu. Tidak jarang Dina menyeka air mata sambil menelaah artikel dan berita tentang Palestina (hal 7).

Berita-berita itu dirangkum penulis dalam bab III. Pada bab ini dibeberkan peristiwa Tregadi Iman al-Hams, seorang bocah berumur 13 tahun yang tewas ditembak tentara Israel. Terdapat juga kisah Mohammed (14) yang bernasib serupa. Ia tewas terkena granat tentara negeri Zionis.

Pada konflik berkepanjangan ini, anak-anak merupakan korban utama. Data yang dilansir El Saraj menunjukkan 85 persen rumah anak-anak pernah dirazia tentara Israel dan sebagian besar dilakukan pada malam hari. 56 persen anak-anak Palestina menyaksikan orang tua mereka dipukuli hingga dibunuh tentara Israel.

Data yang dipublikasikan lembaga The United Nations Children's Fund (UNICEF) menunjukkan, satu dari sepuluh anak Palestina mengalami keterhambatan pertumbuhan karena kekurangan gizi. Sekitar 50 persen anak Palestina menderita anemia dan 75 persen anak di bawah usia 5 tahun kekurangan vitamin A. Sumber data yang sama, antara tahun 2005-2006, angka putus sekolah anak-anak Palestina meningkat tajam dari 29 ribu menjadi 56 ribu. Penjelasannya, 67 persen keluarga di Palestina hidup dalam kemiskinan (hal 127).

Dalam pergumulan berita kekerasan dan suramnya kondisi anak di Palestina inilah Dina menemukan sosok “pahlawan” yang membela anak-anak Palestina. Lahir di negeri mullah, sosok pembela Palestina itu bernama Ahmadinejad. Anehnya, sosok yang diimpikan penulis buku ini bukan ulama atau petinggi Palestina seperti Yasser Arafat, Mahmod Abbas, atau bahkan pejuang gerakan Islam Hamas.

Mungkin, penulis buku ini terkesima ketika mendengarkan pidato-pidato yang “garang” presiden kelahiran 1957 ini. Coba tengok pidato Ahmadinejad tentang anak-anak Palestina.

“Anak-anak mereka (Palestina) di pagi hari keluar rumah untuk bersekolah, namun tidak kembali lagi di sore hari. Di jalanan, anak-anak itu menjadi sasaran peluru pistol, tank, dan pesawat tempur. Anak-anak itu juga menjadi manusia yang disayangi ayah ibu mereka. Mereka juga ingin hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.”

Sejumlah media di negara-negara Timur Tengah, Eropa dan Amerika Serikat, bahkan menyebut sosok Ahmedinejad sebagai icon pejuang Palestina yang berasal dari luar Palestina.

Nama Ahmadinejad menggema di media internasional ketika dia mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial. “Israel must be wiped off the map,” “Israel harus dihapus dari peta dunia.” Kalimat ini dilontarkan Ahmadinejad pada akhir 2005. Di dalam pernyataan itu tersirat rezim zionis yang menyokong terbentuknya Israel harus hancur, seperti rezim komunis di balik gagahnya Uni Soviet.

Spontan pernyataan itu mengundang kecaman dari seluruh penjuru dunia. Perdana Menteri Inggris saat itu Tonny Blair menyatakan kekagetannya dan perlunya serangan terhadap Iran, Sekjen PBB saat itu Kofi Anan langsung membatalkan rencana kunjungannya ke Iran. Presiden George W Bush mengatakan pernyataan tersebut merupakan ancaman khusus bagi Israel.

Bahkan sejumlah petinggi Israel, kalimat “Israel must be wiped off the map” ditafsirkan sebagai upaya Iran untuk membumihanguskan seluruh penganut Yahudi di dunia, seperti yang dilakukan rezim Hitler ketika peristiwa Holocaust.

Ketakutan yang tinggi itu membuat petinggi negeri Zionis melakukan “serangan balik” terhadap Iran. Shimon Peres berkali-kali mengancam juga akan menghapuskan Iran dari peta dunia. Benjamin Netanyahu mengatakan Iran tengah menyiapkan Holocaust kedua bagi negara Yahudi dan menyerukan agar Ahmadinejad didadili atas tuntutan kejahatan perang karena telah menghasut dunia untuk melakukan pembunuhan massal. Sementara Ariel Sharon sedikit agak moderat, hanya menuntut Sekjen PBB agar keanggotaan Iran dicabut.

Zionis memang provokator. Penegasan itu dikemukakan seorang professor dari Michigan University, Amerika Serikat, Prof Juan Cole. Dia membantah penafsiran liar petinggi Israel yang menyebut Ahmadinejad akan melakukan tindakan seperti Hitler.

Dia menulis bahwa jika Ahmadinejad adalah maniak pembatai etnis yang ingin membunuh orang-orang Yahudi, lalu mengapa ada 20 ribu penganut Yahudi di Iran dengan satu keanggotaan di Parlemen. Menurut Prof Juan, bila memang bermaksud membantai Yahudi, tidak bisakan Ahmadinejad memulainya dari dalam negeri. (hal 24).

Sebenarnya buku ini merupakan jenis buku sederhana karena hanya merupakan kumpulan berita kekerasan di tanah Palestina dan saduran pidato-pidato Ahmadinejad mengenai Palestina. Pidato tersebut disampaikan di dalam pelbagai forum, baik forum di Iran maupun forum internasional, seperti pada Konferensi Pelajar-Mahasiswa Iran “Dunia tanpa Zionisme akhir 2005 dan dalam pertemuan dengan Para Cendikiawan Peserta Konferensi Internasional Holocaust di Teheran, Iran.

Namun buku ini menjadi sangat menarik dibaca karena kumpulan pidato itu merupakan proposal solusi yang ditawarkan Presiden Iran terhadap dunia internasional untuk menyelesaikan perkara perang Palestina-Israel.[]

M.Istijar Nusantara pecinta buku yang juga jurnalis, penulis dan aktivis (http://istijarok.blogspot.com)

Dimuat di situs rakyat merdeka (myrmnews.com) 26 november 08.
click :
http://www.myrmnews .com/indexframe. php?url=situsber ita/index. php?pilih= lihat_buku&id=43&view=view

Dicomot dari majalah tempo

KATA sebuah kisah, John Maynard Keynes pernah membuang sebakul handuk kamar mandi ke lantai di tengah sebuah pembicaraan yang serius. Orang-orang terkejut. Tapi begitulah agaknya ekonom termasyhur itu menjelaskan pesannya: Jangan takut berbuat drastis, untuk menciptakan keadaan di mana bertambah kebutuhan akan kerja. Dengan itu orang akan dapat nafkah dan perekonomian akan bisa bergerak.

Waktu itu Keynes sedang berceramah di Washington DC pada 1930-an. Krisis ekonomi yang bermula di Amerika Serikat pada 1929 telah menyebar ke seluruh dunia. ”Depresi Besar”—dengan suasana malaise—berkecamuk di mana-mana. Di Indonesia orang menyebutnya ”zaman meleset”.

Kata ”meleset” sebenarnya tak salah. Prediksi yang dibuat, juga oleh para pakar ekonomi, terbentur dengan kenyataan bahwa dasarnya sebenarnya guyah. ”Kenyataan yang sangat menonjol,” tulis Keynes, ”adalah sangat guyah-lemahnya basis pengetahuan yang mendasari perkiraan yang harus dibuat tentang hasil yang prospektif.” Kita menyamarkan ketidakpastian dari diri kita sendiri, dengan berasumsi bahwa masa depan akan seperti masa lalu. Ilmu ekonomi, kata pengarang The General Theory of Employment, Interest, and Money yang terbit pada 1936 itu, hanyalah ”teknik yang cantik dan sopan” yang mencoba berurusan dengan masa kini, dengan menarik kesimpulan dari fakta bahwa kita sebetulnya tahu sedikit sekali tentang kelak.

Yang menarik di situ adalah pengakuan: manusia—juga para pakar—tak tahu banyak tentang perjalanan hidupnya sendiri. Kita ingat ucapan Keynes yang terkenal bahwa yang pasti tentang kelak adalah bahwa kita semua akan mati. Hidup dan sejarah, menurut Keynes, terdiri dari proses jangka pendek, short runs.

Ada seorang mantan redaktur The Times yang pernah menulis bahwa kesukaan Keynes akan jangka pendek hanya akibat ketakmampuannya menghargai nilai yang berlanjut beberapa generasi. Dan ini, kata penulis itu, disebabkan sifat seksualitasnya: Keynes seorang gay.

Memang benar, sejak muda, terutama ketika ia masih bersekolah di Eton, Keynes hanya berpacaran dengan sesama pria, meskipun ia kemudian menikah dengan Lydia Lopokova, balerina asal Rusia. Tapi tak jelas benarkah ada hubungan antara tendensi seksual itu dan teori ekonominya—yang sebenarnya juga sebuah teori tentang manusia.

Manusia adalah makhluk yang bisa meleset dalam memperkirakan, tapi dalam teori Keynes, manusia bukan peran yang pasif. Sejak Adam Smith memperkenalkan pengertian tentang ”Tangan yang Tak Tampak”, yang mengatur permintaan dan penawaran, para ekonom cenderung memberikan peran yang begitu dominan kepada Sang Pasar.

Tapi Keynes ragu.
Sejak 1907, sejak ia bekerja untuk urusan koloni Inggris terbesar, India, Keynes tak begitu percaya bahwa dengan mekanisme yang tak terlihat, pasar akan bisa memecahkan problemnya sendiri. Pasar, kata Keynes, ”akan tergantung oleh gelombang perasaan optimistis atau pesimistis, yang tak memakai nalar tapi sah juga ketika tak ada dasar yang solid untuk sebuah perhitungan yang masuk akal”.

Tapi kemampuan untuk bertindak ”tak memakai nalar” adalah satu sisi dari manusia. Sisi lain adalah kapasitasnya untuk mengendalikan pasar. Abad ke-20 bagi Keynes adalah ”era stabilisasi” yang mencoba mengganti ”anarki perekonomian” dengan pengarahan dan kontrol atas kekuatan-kekuatan ekonomi, agar tercapai keadilan dan stabilitas sosial. Keynes percaya: kekuatan politik, khususnya Negara, bisa berperan besar ke arah sebuah hasil yang positif, dan perencanaan ekonomi sedikit banyak diperlukan.

Adakah ia seorang ”etatis”? Saya pernah membaca seorang penulis yang menunjukkan bagaimana Keynes, dalam kata pengantar untuk terjemahan Jerman atas bukunya, The General Theory, menyatakan bahwa teorinya ”lebih mudah disesuaikan kepada kondisi sebuah negara totaliter”, ketimbang ke sebuah Negara yang pasarnya dibiarkan bebas, laissez faire. Ini karena, kata Keynes, dalam negara totaliter ”kepemimpinan nasional lebih mengemuka”.

Keynes memang menyaksikan bagaimana Jerman, di bawah Nazi, bisa mengelakkan empasan Depresi Besar. Tapi tentu berlebihan untuk menyimpulkan Keynes percaya akan sebuah sistem yang mengklaim punya jalan keluar yang benar selama-lamanya. Ketika para intelektual Inggris yang ”kekiri-kirian” pada mengagumi Uni Soviet dan Perencanaan Lima Tahun ala Stalin, Keynes tak ikut arus.

Suatu hari ia berkunjung ke Rusia dan bertemu dengan sanak keluarga istrinya di St. Petersburg. Mereka melarat dan menderita. Keynes melihat bagaimana ajaran Stalin gagal. Ajaran ini tak bisa dikritik, meskipun hanya ”sebuah buku teks yang sudah kedaluwarsa” tentang ekonomi.

Manusia adalah kecerdasan yang bisa mengatasi keterbatasan—seraya menyadari keterbatasan kecerdasan itu sendiri. Manusia bisa merancang dan mengendalikan pasar tapi juga ia bisa bikin rusak—dan kemudian bisa mengenal dan mengoreksi kesalahan dalam pengendalian itu. Ada kepercayaan diri yang luar biasa pada Keynes.

Dengan penampilan yang rapi dan dengan perilaku yang khas warga elite masyarakat Inggris—lebih karena kepiawaian pikirannya ketimbang karena asal-usul sosialnya—Keynes lahir di Cambridge pada 1883 di keluarga akademisi yang bukan bagian pucuk kehidupan intelektual di sana. Tapi itu sudah cukup membuat John Maynard seorang pemuda cemerlang yang tertarik akan rangsangan hidup yang luas. Ia tak hanya seorang ekonom. Ia kolektor seni rupa kontemporer, pencinta balet, penggerak kehidupan kesenian; ia juga pemain pasar modal dan valas yang, meskipun pernah gagal, bisa makmur dan dengan itu membantu rekan-rekannya yang satu lingkungan.

Di kebun halamannya di Tilton, di wilayah Sussex yang tak jauh dari London, ia adalah tuan rumah untuk saat-saat minum teh seraya berdiskusi dengan teman-temannya yang terdekat, semuanya anggota kalangan cendekiawan Inggris yang terkenal. Di sana secara teratur datang Leonard dan Virginia Woolf, Mary MacCarthy, dan E.M. Foster. Dalam ”Bloomsbury Group” ini, ekonomi, sastra, dan estetika dibicarakan dengan cemerlang; novel dan teori-teori terkenal ditulis.

Saya tak tahu apakah dari kalangan ini semacam aristokrasi jiwa tumbuh pada Keynes. Ada sebuah kritik yang datang dari Friedrich von Hayek, guru besar asal Austria yang mengajar di London School of Economics. Hayek menyaksikan bagaimana Negara yang gagal mengatur dananya akan rudin terlanda inflasi. Kekayaan akan menciut habis. Tapi juga Hayek punya kritik yang lebih mendasar: pandangan Keynes yang meningkatkan jangkauan tangan Negara akan mematikan kebebasan, dan akan membuat borjuasi terhambat.

Tapi bagi Keynes, jangkauan yang seperti itu tak sepenuhnya berbahaya, kalau dilakukan oleh satu lapisan elite yang progresif dan cerdas, seperti para lulusan Oxford, Cambridge, atau Harvard. Aristokrasi ini diharapkan akan bisa merencanakan perekonomian ke arah terbangunnya ”Negara kesejahteraan”. Setidaknya, dengan kepemimpinan yang pintar dan bisa dipercaya, Negara sanggup memberikan stimulus yang kuat bukan saja untuk keadilan, tapi juga untuk pertumbuhan. Contoh handuk yang dilemparkan Keynes ke lantai itu bisa terus diingat: perlu keberanian para pengambil keputusan politik buat melakukan sesuatu di luar formula kapitalisme.

Tapi tentu saja bahkan Keynes tak selamanya benar. Pada 1980-an, formula kapitalisme kembali menguat. Para pemimpin tak mau lagi mencoba menegakkan ”Negara kesejahteraan”. Niat menyebarkan kesejahteraan ke seluruh masyarakat telah melahirkan sebuah perekonomian yang terancam inflasi tapi sementara itu hampir mandek.

Untuk kesejahteraan yang menyeluruh dan merata di masyarakat, pajak harus ditarik agar Negara punya uang untuk bekerja. Tapi dengan demikian orang enggan meraih hasil sendiri. Negara, sebagai lembaga publik, merasa wajib mengatur perilaku ekonomi, termasuk modal. Tapi dengan demikian inisiatif melemah dan dinamisme pertumbuhan terganggu.

Pada saat itulah Reagan jadi Presiden Amerika Serikat dan Thatcher jadi Perdana Menteri Inggris. Kedua pemimpin ini memulai ”revolusi”: pajak diturunkan, regulasi diminimalkan, dan intervensi Negara praktis diharamkan.
Tapi bila Keynes bisa dibantah oleh dua dasawarsa kemakmuran yang tampak di bawah perekonomian ala Reagan dan Thatcher, Keynes juga bisa dibenarkan di sisi lain: bukankah ia pernah mengatakan hidup dan sejarah terdiri dari proses jangka-pendek? Ketika pemecahan soal di sebuah saat dikukuhkan jadi obat mujarab sepanjang masa, manusia lupa akan keterbatasan kecerdasannya sendiri.

Itu juga yang ditunjukkan Francis Fukuyama ketika ia menyebutkan di mana salahnya ”Revolusi Reagan”. Sebagaimana semua gerakan perubahan, tulis Fukuyama, ”Revolusi Reagan sesat jalan karena… ia jadi sebuah ideologi yang tak dapat digugat, bukan sebuah jawaban pragmatis terhadap ekses-ekses Negara kesejahteraan.”
Kini tampaknya sejarah jadi jera. Krisis yang sekarang melanda dunia mengingatkan orang pada Keynes lagi dan bahwa ada keyakinan yang aus—terutama di tengah penderitaan manusia.

Tahun 2008 ini zaman ”meleset” lagi. Usaha sulit dan para penganggur kian bertambah. Kita membaca angka-angka itu. Kita cemas. Tapi mungkin kita masih memerlukan pengingat lain tentang bengisnya keadaan—seperti Amerika merekam pahitnya hidup dilanda Depresi Besar dalam novel termasyhur John Steinbeck, The Grapes of Wrath, yang terbit pada 1936.

Dalam cerita rekaan ini, sosok Tom Joad dan sanak saudaranya telah jadi orang-orang yang terusir, kehilangan tanah, kehilangan kerja, bermigrasi ke wilayah jauh. Semuanya membangun murung yang tak terhindarkan, ditingkah topan debu yang merajalela bersama putus asa.

Tapi tak semuanya patah. Dalam kesetiakawanan, terbit harapan. Menjelang akhir novel, Tom Joad menghangatkan hati kita karena tekadnya menyertai mereka yang berjuang dalam kekurangan: ”Kapan saja orang berantem supaya yang lapar bisa makan, aku akan di sana….”

Mungkin ini awal semacam sosialisme—yang tak harus datang dari atas.
Gunawan Mohamad~Majalah Tempo Edisi Senin, 24 November 2008~