M. Istijar Nusantara

Refleksi 1 Tahun Pemekaran

M. Istijar Nusantara*

Satu tahun sudah Kota Tangerang Selatan berdiri otonom. Kota paling selatan di Tangerang, Provinsi Banten ini dimekarkan dari daerah induk, Kabupaten Tangerang. Jika mengacu pada tanggal diketuknya Rancangan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangsel, menjadi Undang-Undang, maka Kota Tangsel resmi ’berdiri’ tanggal 29 November 2008.

Tentu saja banyak mimpi dari masyarakat, khususnya penggagas dan tokoh pemekaran kota ini. Namun apakah mimpi-mimpi tersebut sudah bisa diraih saat ini. Jawabannya singkat, masih bersifat debatable. Tetapi dari beberapa diskusi dengan sejumlah wartawan dan aktivis, mimpi-mimpi para ’pendiri’ Kota Tangerang Selatan masih jauh dari kenyataan.

Namun ini juga masih bersifat subjektif. Tetapi contoh kecil saja adalah semakin mengentalnya nuansa politis dalam setiap pembangunan dan kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Tangsel, di bawah kendali Plt Walikota Shaleh MT.

Mengentalnya nuansa politis ini membuat rumor berkembang, bahwa Pemkot lebih mengedepankan kepentingan ’dinasti politik’ tertentu dalam mengeluarkan kebijakan, ketimbang semangat mengeluarkan belenggu kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan masyarakat Tangsel. Rumor negatif semakin berkembang ketika beberapa media massa lokal menurunkan berita dan foto, di mana elit Pemkot Tangsel selalu berdampingan dengan salah seorang kandidat walikota Tangsel. Seakan-akan elit Pemkot hanya menjadi ’dayang-dayang politik’ sebuah dinasti politik tertentu. Tentu saja rumor ini belum tentu benar.

Namun, jika dilihat dari perspektif politik kekuasaan, strategi ’dayang-dayang politik’ sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Karena jika kita menganut paham politik Machiavelli, ditunjuknya Plt Walikota Tangerang Selatan saat ini adalah bagian dari ekspansi politik dinasti Banten.

Dalam buku The Prince, The Discourse dan The Art of War, disimpulkan ekspansi politik tidak harus dilakukan dalam bentuk ekspansi militer, tetapi juga ekspansi nonmiliter. Ekspansi nonmiliter ini dalam bentuk mengutus tim lobi untuk mengamankan, atau bahkan mensterilkan, arena pertarungan politik.

Tim lobi ini yang akan menanamkan virtu kepada seluruh warga. Virtu dipahami sebagai komitmen lahir batin terhadap kebesaran dinasti politik. Kebesaran dinasti politik adalah kebesaran nama, kekuasaan dan kekayaan. Bila virtù sejati itu telah tertanam, maka dinasti politik akan mencapai kejayaan selamanya.

Permasalahannya adalah soal politik kemasan. Jika politik kemasannya tidak menarik dan terlalu vulgar, maka ekspansi politik nonmilter itu sulit meraih keberhasilan. Reaksi penolakan bermunculan. Contoh kongkretnya adalah dari Dewan Presidium Kota Tangsel Margiono. Menurutnya, pemerintahan transisi saat ini terlalu dekat dengan Gubernur Banten, dan agak jauh dengan Kabupaten Tangerang, selaku daerah induk. “Ini sudah bukan rahasia lagi. Berkembang di tengah masyarakat,” ucap Margiono (Tangsel Pos, 10/11).

Ditambah lagi dengan lemahnya keahlian komunikasi politik elit Pemkot Tangsel. Bahkan beberapa kawan menyatakan kepada saya, elit politik Pemkot saat ini seperti anak kecil, di mana ketika dikritik selalu tidak senang dan marah.

Sukses atau tidaknya pemerintahan transisi saat ini tidak terlepas dari kemampuan komunikator (elit politik Pemkot Tangsel) dalam berkomunukasi politik. Tidak bisa dipungkiri, posisi penjabat walikota adalah posisi politis.

Secara teori, komunikasi politik tidak hanya dilakukan kepada elit masyarakat saja. Menurut Blumler dan Gurevitch setidaknya terdapat empat komponen yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi politik, yaitu:
1. Institusi politik seperti partai politik
2. Institusi media massa
3. Orientasi khalayak dalam hal ini tokoh masyarakat, dan
4. Aspek-aspek komunikasi yang relevan dengan budaya politik.

Ke-empat komponen itu harus disentuh elit pemerintahan transisi saat ini. Karena itu, elit pemerintahan transisi Tangsel harus lebih peka terhadap perkembangan politik yang ada. Mereka harus bisa membuka diri dan membangun silaturahmi terhadap institusi politik, institusi media massa, tokoh masyarakat, dan juga harus disesuai dengan budaya politik masyarakat Tangsel.

Tentu tidak bisa jika budaya politik di Banten digunakan dalam melakukan komunikasi politik di Tangsel. Sebab, inti dari komunikasi politik setidaknya ada dua. Pertama, bagaimana institusi-institusi pemerintah yang bersifat formal bisa menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Kedua, bagaimana infrastruktur politik merespons dan mengartikulasi (memaknai) pesan-pesan politik tersebut. (*)

*Redaktur Tangsel Pos dan mahasiswa magister Media and Political Communication.