Ini Eranya Pemilih Rasional dan Kritis, Bung!
Refleksi Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan
Oleh M Istijar Nusantara
Untuk bisa memenangkan pertarungan dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), para peserta Pilkada diharuskan menggunakan pendekatan ilmiah. Sebab, saat ini bukan lagi massanya pemilih tradisional, melainkan pemilih kritis.
Pernyataan diatas sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi Tangerang Selatan. Sebab, meski belum ditetapkan jadwal Pilkada oleh KPUD, tetapi hiruk pikuknya sudah sangat terasa. Tak khayal berbagai manuver politik terus dilakukan peserta Pilkada.
Tetapi mayoritas masih menggunakan pendekatan tradisional. Paradigma subjektivitas-primordial masih kerap digunakan untuk mendekati konstituens (pemilih) bukan paradigma objektivits-kualitatif, ikatan emosional bukan ikatan rasional. Tidak salah dalam menggunakan paradigma tersebut, tetapi hanya saja kurang tepat untuk kondisi masyarakat Kota Tangerang Selatan.
Jika kita melihat sisi pendidikan, kota yang berpenduduk 1.241.441 jiwa (2008) ini lebih terdidik. Berdasarkan data Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2008, bahwa tingkat penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi cukup tinggi yakni 29,05 persen. Sedangkan tingkat penduduk yang berpendidikan hingga SLTA mencapai 29,22 persen.
Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan cenderung mirip antar kecamatan, kecuali Kecamatan Setu. Pada kecamatan lain, tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf (belum melek aksara) namun di Kecamatan Setu masih ada dengan angka sebesar 2,13 persen. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain melebihi angka 29 persen namun di Setu hanya sebesar 15,10 persen.
Data itu menunjukkan masyarakat Tangerang Selatan lebih cenderung melek informasi. Karena itu, sebagai masyarakat perkotaan yang tengah berkembang, kultur yang berkembang pada pemilih di wilayah ini adalah mudah mendapatkan informasi. Kondisi ini membuat karakter pemilih pun lebih rasional dan pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya.
Politik masyarakat Tangerang Selatan sangat dinamis. Masyarakatnya bersifat lebih terbuka terhadap informasi dan lebih kritis. Selain itu, masyarakat Tangerang Selatan ’kurang’ loyal pada pegangan pilihan partai atau kelompok tertentu dibanding masyarakat pedesaan. Sehingga mereka bisa saja berubah dari satu kandidat ke kandidat lain atau dari partai ke partai lain. Ini menunjukkan pilihan politik masyarakat perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan bukanlah kristalisasi ideologi, tetapi lebih pada kepentingan mereka saat itu.
Akademisi politik M. Alfan Alfian dalam tulisannya di Majalah Figur Edisi XXXVI/Th. 2009 menyebut, pemilih di wilayah perkotaan lebih besar berkarakter pemilih rasional dan cerdas, ketimbang pemilih tradisional. Pemilih rasional mendasarkan pilihannya pada kesadaran akan perlunya menghadirkan sosok yang berkualitas, yang pantas tidak secara fisik tetapi secara visi. Pemilih cerdas tentu tak mudah terbius oleh mantra-mantra politik yang kosong, poster-poster yang tidak masuk akal, atau lagu-lagak yang sok tahu dan sok berwibawa dari para calon pemimpin. Pemilih cerdas selalu mencari pemimpin yang orisinal.
Pemilih cerdas adalah pemilih yang kritis, selalu mempertanyakan eksistensi dinamis (bukan statis) sang calon. Rekam jejak diperlukan buat pedoman pemilih untuk menentukan penilaiannya. Seseorang, atau keluarganya, yang pernah memiliki reputasi buruk, maka dalam konteks apakah ia? Apakah kandidat yang maju memiliki konsep yang jelas, atau hanya sekadar ’dayang-dayang’ politik keluarga besar. Di sinilah pemilih kritis selalu mencari informasi.
Pemilih cerdas yang kritis tidak mempan terhadap informasi yang disugukan kelompok tertentu untuk sekadar mencari pamor. Pilihan pemilih cerdas dan kritis adalah pada akhirnya rekam jejak atau trackrecord.
Kepada peserta pilkada, jangan berharap pemilih di Kota Tangerang Selatan percaya pada figur secara serta-merta, tanpa dilandasi kritisisme sama sekali. Atau bahasa sederhananya ’pemilih taklid buta’. Karena mereka mengedepankan dimensi rasional-kalkulatif, walaupun juga terkandung di dalamnya aspek empatik.
Sastrawan klasik Shakespare menulis love all, trust a few, dimana diinterpretasikan bahwa, semua kandidat memiliki peluang untuk diapresiasi, tetapi yang dipercaya (yang dipilih) tentu tidak banyak. Karena itu, pemilih rasional dan cerdas akan menjatuhkan pilihannya pada calon walikota/wakil walikota yang memiliki idealisme.
Sayangnya, tingginya angka pemilih rasional dan cerdas tidak disadari para kandidat. Para kandidat sering mengedepankan asumsi bahwa jumlah pemilih kritis selalu lebih sedikit, sehingga memilih larut berebut mereka yang “tidak cerdas dan kritis”.
Asumsi ini dibarengi hanya dengan bermodalkan besar, maka kemenangan bisa diraih. Hanya dengan melakukan kegiatan yang bermegah-megah (show force), masyarakat bisa digiring untuk memilih dirinya. Ditambah dengan sindrom ’takut kalah’ yang telah melekat membuat sejumlah kandidat gelap mata, melakukan segala macam cara untuk memperoleh dukungan optimal.
Strategi Operasi “serangan fajar” alias membagi-bagikan uang pada pagi hari saat hari-H pemungutan suara, dan melakukan loby politik kepada penyelenggara pemilu, kerap dilakukan.
Di lain sisi, pemilih rasional dan kritis merasa tidak ada kandidat yang berkualitas. Alih-alih partisipasi politik mereka dilampiaskan dengan tidak memilih alias golput. Golput atau Golongan Putih merupakan suatu kelompok atau gerakan yang tidak berpartisipasi dalam pemilu. Sikap dan tindakan itu muncul karena kecewa atas proses pemilu yang tidak sejalan dengan wajah demokrasi sesungguhnya. Mereka kecewa dan tidak percaya atas partai-partai politik, kinerja para elit politik, dan sistem politik yang sedang berjalan, termasuk tidak adanya kandidat yang memiliki kapabilitas.
Data Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Pilkada di berbagai daerah seantero Indonesia pada pertengahan tahun lalu menunjukkan fenomena golput mendominasi dalam setiap penghitungan suara akhir.
Ditelisik dari 2005-2008, golput cukup mendominasi dalam berbagai Pilkada, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota, di sekitar 25 provinsi Indonesia. Angka rata-rata golput Pilkada mencapai 27 persen. Pilkada kabupaten, rata-rata golput 25 persen. Pilkada kota dan provinsi rata-rata mencapai 34-35 persen.
Untuk pemilihan Gubernur Provinsi Banten sendiri, angka Angka Golput mencapai 39,28 persen, dari tingkat partisipasi mencapai 60.72 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang pemilih terdaftar 2.200 ribu, angka partisipasi 69 persen, sementara angka golput mencapai 31 persen.
Jika saja ini terus dilakukan, maka demokrasi langsung yang diharapkan bisa menciptakan pemimpin yang amanah, jujur dan profesional serta pemerintahan bersih dan berwibawa, hanya isapan jempol belaka. (*)
Oleh M Istijar Nusantara
Untuk bisa memenangkan pertarungan dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), para peserta Pilkada diharuskan menggunakan pendekatan ilmiah. Sebab, saat ini bukan lagi massanya pemilih tradisional, melainkan pemilih kritis.
Pernyataan diatas sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi Tangerang Selatan. Sebab, meski belum ditetapkan jadwal Pilkada oleh KPUD, tetapi hiruk pikuknya sudah sangat terasa. Tak khayal berbagai manuver politik terus dilakukan peserta Pilkada.
Tetapi mayoritas masih menggunakan pendekatan tradisional. Paradigma subjektivitas-primordial masih kerap digunakan untuk mendekati konstituens (pemilih) bukan paradigma objektivits-kualitatif, ikatan emosional bukan ikatan rasional. Tidak salah dalam menggunakan paradigma tersebut, tetapi hanya saja kurang tepat untuk kondisi masyarakat Kota Tangerang Selatan.
Jika kita melihat sisi pendidikan, kota yang berpenduduk 1.241.441 jiwa (2008) ini lebih terdidik. Berdasarkan data Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2008, bahwa tingkat penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi cukup tinggi yakni 29,05 persen. Sedangkan tingkat penduduk yang berpendidikan hingga SLTA mencapai 29,22 persen.
Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan cenderung mirip antar kecamatan, kecuali Kecamatan Setu. Pada kecamatan lain, tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf (belum melek aksara) namun di Kecamatan Setu masih ada dengan angka sebesar 2,13 persen. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain melebihi angka 29 persen namun di Setu hanya sebesar 15,10 persen.
Data itu menunjukkan masyarakat Tangerang Selatan lebih cenderung melek informasi. Karena itu, sebagai masyarakat perkotaan yang tengah berkembang, kultur yang berkembang pada pemilih di wilayah ini adalah mudah mendapatkan informasi. Kondisi ini membuat karakter pemilih pun lebih rasional dan pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya.
Politik masyarakat Tangerang Selatan sangat dinamis. Masyarakatnya bersifat lebih terbuka terhadap informasi dan lebih kritis. Selain itu, masyarakat Tangerang Selatan ’kurang’ loyal pada pegangan pilihan partai atau kelompok tertentu dibanding masyarakat pedesaan. Sehingga mereka bisa saja berubah dari satu kandidat ke kandidat lain atau dari partai ke partai lain. Ini menunjukkan pilihan politik masyarakat perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan bukanlah kristalisasi ideologi, tetapi lebih pada kepentingan mereka saat itu.
Akademisi politik M. Alfan Alfian dalam tulisannya di Majalah Figur Edisi XXXVI/Th. 2009 menyebut, pemilih di wilayah perkotaan lebih besar berkarakter pemilih rasional dan cerdas, ketimbang pemilih tradisional. Pemilih rasional mendasarkan pilihannya pada kesadaran akan perlunya menghadirkan sosok yang berkualitas, yang pantas tidak secara fisik tetapi secara visi. Pemilih cerdas tentu tak mudah terbius oleh mantra-mantra politik yang kosong, poster-poster yang tidak masuk akal, atau lagu-lagak yang sok tahu dan sok berwibawa dari para calon pemimpin. Pemilih cerdas selalu mencari pemimpin yang orisinal.
Pemilih cerdas adalah pemilih yang kritis, selalu mempertanyakan eksistensi dinamis (bukan statis) sang calon. Rekam jejak diperlukan buat pedoman pemilih untuk menentukan penilaiannya. Seseorang, atau keluarganya, yang pernah memiliki reputasi buruk, maka dalam konteks apakah ia? Apakah kandidat yang maju memiliki konsep yang jelas, atau hanya sekadar ’dayang-dayang’ politik keluarga besar. Di sinilah pemilih kritis selalu mencari informasi.
Pemilih cerdas yang kritis tidak mempan terhadap informasi yang disugukan kelompok tertentu untuk sekadar mencari pamor. Pilihan pemilih cerdas dan kritis adalah pada akhirnya rekam jejak atau trackrecord.
Kepada peserta pilkada, jangan berharap pemilih di Kota Tangerang Selatan percaya pada figur secara serta-merta, tanpa dilandasi kritisisme sama sekali. Atau bahasa sederhananya ’pemilih taklid buta’. Karena mereka mengedepankan dimensi rasional-kalkulatif, walaupun juga terkandung di dalamnya aspek empatik.
Sastrawan klasik Shakespare menulis love all, trust a few, dimana diinterpretasikan bahwa, semua kandidat memiliki peluang untuk diapresiasi, tetapi yang dipercaya (yang dipilih) tentu tidak banyak. Karena itu, pemilih rasional dan cerdas akan menjatuhkan pilihannya pada calon walikota/wakil walikota yang memiliki idealisme.
Sayangnya, tingginya angka pemilih rasional dan cerdas tidak disadari para kandidat. Para kandidat sering mengedepankan asumsi bahwa jumlah pemilih kritis selalu lebih sedikit, sehingga memilih larut berebut mereka yang “tidak cerdas dan kritis”.
Asumsi ini dibarengi hanya dengan bermodalkan besar, maka kemenangan bisa diraih. Hanya dengan melakukan kegiatan yang bermegah-megah (show force), masyarakat bisa digiring untuk memilih dirinya. Ditambah dengan sindrom ’takut kalah’ yang telah melekat membuat sejumlah kandidat gelap mata, melakukan segala macam cara untuk memperoleh dukungan optimal.
Strategi Operasi “serangan fajar” alias membagi-bagikan uang pada pagi hari saat hari-H pemungutan suara, dan melakukan loby politik kepada penyelenggara pemilu, kerap dilakukan.
Di lain sisi, pemilih rasional dan kritis merasa tidak ada kandidat yang berkualitas. Alih-alih partisipasi politik mereka dilampiaskan dengan tidak memilih alias golput. Golput atau Golongan Putih merupakan suatu kelompok atau gerakan yang tidak berpartisipasi dalam pemilu. Sikap dan tindakan itu muncul karena kecewa atas proses pemilu yang tidak sejalan dengan wajah demokrasi sesungguhnya. Mereka kecewa dan tidak percaya atas partai-partai politik, kinerja para elit politik, dan sistem politik yang sedang berjalan, termasuk tidak adanya kandidat yang memiliki kapabilitas.
Data Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Pilkada di berbagai daerah seantero Indonesia pada pertengahan tahun lalu menunjukkan fenomena golput mendominasi dalam setiap penghitungan suara akhir.
Ditelisik dari 2005-2008, golput cukup mendominasi dalam berbagai Pilkada, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota, di sekitar 25 provinsi Indonesia. Angka rata-rata golput Pilkada mencapai 27 persen. Pilkada kabupaten, rata-rata golput 25 persen. Pilkada kota dan provinsi rata-rata mencapai 34-35 persen.
Untuk pemilihan Gubernur Provinsi Banten sendiri, angka Angka Golput mencapai 39,28 persen, dari tingkat partisipasi mencapai 60.72 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang pemilih terdaftar 2.200 ribu, angka partisipasi 69 persen, sementara angka golput mencapai 31 persen.
Jika saja ini terus dilakukan, maka demokrasi langsung yang diharapkan bisa menciptakan pemimpin yang amanah, jujur dan profesional serta pemerintahan bersih dan berwibawa, hanya isapan jempol belaka. (*)
0 comments:
Post a Comment