Quo Vadis Media ’Watch Dog’?
(Refleksi Menjelang Pelaksanaan Pilkada 2010)
Oleh Bumi Putra Nusantara
(Wartawan & Mahasiswa S2 Media dan Politik)
Beberapa kawan mengeluhkan peran media massa menjelang pemilihan umum, khususnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fungsi kontroling media massa menjadi berkurang, bahkan hilang. Tingkat kritisisasi media massa yang diharapkan lambat laun menjadi buyar.
Setidaknya itu kesimpulan dalam diskusi kecil salah satu kelas kampus Universitas Mercu Buana, Jakarta , belum lama ini. Dalam diskusi itu juga mengemuka, kebebasan media massa bahkan telah merongrong proses demokratisasi. Sehingga kebebasan media massa harus dibatasi.
Jika benar terjadi, sedikit aneh di telinga. Bagi saya sebagai seorang wartawan, kebebasan media massa merupakan satu hal yang harus dinikmati. Sebab, tanpa ada kebebasan media massa , maka proses demokratisasi di Indonesia akan semu, seperti ketika masa rezim Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Namun ketika direnungi dengan membaca beberapa literatur, kesimpulan diskusi tersebut cukup relevan. Tetapi, jika kita mengacu pada fungsi media massa secara tradisional, pernyataan di atas sangat tidak relevan. Pada fungsi tradisionalnya, media massa diposisikan sebagai “watch dog” kekuasaan.
Keberadaan media massa dipandang sebagai pengontrol pemegang kekuasaan.
Karena itu, acapkali media massa disebut sebagai the fourth estate of democracy, pilar ke empat kekuatan, di luar kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga dalam konteks ini, kebebasan media massa disyaratkan dalam proses demokratisasi yang tengah berkembang. Tujuannya tidak lain adalah kekuatan kontrol terhadap kekuasaan.
Artinya, berita dan opini media massa menjaga agar tidak terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dari penyelenggara kekuasaan pemerintah. Melalui kebebasan media massa itulah bakal terwujud suatu pemerintahan yang hati-hati, cerdas dan bijaksana. Karena itu keberadaan freedom of pers menjadi salah satu prasyarat terwujudnya sistem demokrasi.
Tetapi dalam pandangan mazhab kritis, kebebasan pers hanya ilusi belaka. Di era kapitalisme liberalisme saat ini, kebebasan pers bukan berposisi sebagai ”watch dog” pemerintah. Media di era kini hanya sebagai industri yang harus menguntungkan.
Jika dalam literatur studi yang dikembangkan Centre for Contemporary Cultural Studies, Bringmiham University , media massa dikatakan sebagai alat yang powerfull dan hegemoni. Kekuatan modal yang lebih berperan dalam tubuh media, bukan kekuatan hati nurani.
Maksud di sini adalah, bukan praktisi-praktisi media, seperti kalangan jurnalis, tetapi lebih cenderung sang pemilik (owner). Pada studi ini, para pengelola kekuasaan mencoba menggandeng pemilik modal dengan berbagi ’kue ekonomi’ kekuasaan.
Era Pilkada
Dihadapan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya biaya demokrasi, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Tingginya biaya Pilkada itu bisa berpotensi pada penyimpangan hakikat proses demokrasi yang amanah dan akuntabel. Bila ini terus berkembang, bukan hanya politik yang mahal, tetapi juga menyimpang dari hakikat bagaimana rakyat memilih pemimpinnya, memilih siapa yang mewakilinya, dengan cara-cara yang baik, amanah, dan bersih (HU Kompas, 19/3).
Lantas apa kaitannya dengan media massa . Cukup terkait. Paradigma ’iklan orientied’, ’money orientied’ atau apapun istilahnya, tumbuh subur dibenak pengelola media massa . Akhirnya, masyarakat kritis menuding pengelola media massa lebih cenderung mengutamakan pemberitaan bersifat ‘servis’ yang berisi peserta pilkada (calon walikota, calon bupati dan calon gubernur) yang memiliki modal besar, ketimbang pemberitaan yang bersifat ‘idealis’.
Tidak salah juga tudingan itu. Tetapi tudingan itu tidak juga bersifat arif. Sebab, jika kita bisa lebih bersifat arif, saat ini memang tengah eranya ’media industri’. Nah, jadi cukup dilema. Mengapa demikian, di satu sisi, media massa merupakan ’lahan bisnis’ yang harus selalu bisa meraih untung.
Jika tidak, pengelola media massa tidak bisa menggaji kru jurnalist yang bekerja di dalamnya. Tetapi jika hanya mengutamakan paradigma ’lahan bisnis’ tersebut, maka idealisme media massa yang diusung para jurnalis perlahan-lahan hilang. Karena itu, inilah yang disebut dilema media massa. (*)
Oleh Bumi Putra Nusantara
(Wartawan & Mahasiswa S2 Media dan Politik)
Beberapa kawan mengeluhkan peran media massa menjelang pemilihan umum, khususnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fungsi kontroling media massa menjadi berkurang, bahkan hilang. Tingkat kritisisasi media massa yang diharapkan lambat laun menjadi buyar.
Setidaknya itu kesimpulan dalam diskusi kecil salah satu kelas kampus Universitas Mercu Buana, Jakarta , belum lama ini. Dalam diskusi itu juga mengemuka, kebebasan media massa bahkan telah merongrong proses demokratisasi. Sehingga kebebasan media massa harus dibatasi.
Jika benar terjadi, sedikit aneh di telinga. Bagi saya sebagai seorang wartawan, kebebasan media massa merupakan satu hal yang harus dinikmati. Sebab, tanpa ada kebebasan media massa , maka proses demokratisasi di Indonesia akan semu, seperti ketika masa rezim Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Namun ketika direnungi dengan membaca beberapa literatur, kesimpulan diskusi tersebut cukup relevan. Tetapi, jika kita mengacu pada fungsi media massa secara tradisional, pernyataan di atas sangat tidak relevan. Pada fungsi tradisionalnya, media massa diposisikan sebagai “watch dog” kekuasaan.
Keberadaan media massa dipandang sebagai pengontrol pemegang kekuasaan.
Karena itu, acapkali media massa disebut sebagai the fourth estate of democracy, pilar ke empat kekuatan, di luar kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga dalam konteks ini, kebebasan media massa disyaratkan dalam proses demokratisasi yang tengah berkembang. Tujuannya tidak lain adalah kekuatan kontrol terhadap kekuasaan.
Artinya, berita dan opini media massa menjaga agar tidak terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dari penyelenggara kekuasaan pemerintah. Melalui kebebasan media massa itulah bakal terwujud suatu pemerintahan yang hati-hati, cerdas dan bijaksana. Karena itu keberadaan freedom of pers menjadi salah satu prasyarat terwujudnya sistem demokrasi.
Tetapi dalam pandangan mazhab kritis, kebebasan pers hanya ilusi belaka. Di era kapitalisme liberalisme saat ini, kebebasan pers bukan berposisi sebagai ”watch dog” pemerintah. Media di era kini hanya sebagai industri yang harus menguntungkan.
Jika dalam literatur studi yang dikembangkan Centre for Contemporary Cultural Studies, Bringmiham University , media massa dikatakan sebagai alat yang powerfull dan hegemoni. Kekuatan modal yang lebih berperan dalam tubuh media, bukan kekuatan hati nurani.
Maksud di sini adalah, bukan praktisi-praktisi media, seperti kalangan jurnalis, tetapi lebih cenderung sang pemilik (owner). Pada studi ini, para pengelola kekuasaan mencoba menggandeng pemilik modal dengan berbagi ’kue ekonomi’ kekuasaan.
Era Pilkada
Dihadapan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya biaya demokrasi, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Tingginya biaya Pilkada itu bisa berpotensi pada penyimpangan hakikat proses demokrasi yang amanah dan akuntabel. Bila ini terus berkembang, bukan hanya politik yang mahal, tetapi juga menyimpang dari hakikat bagaimana rakyat memilih pemimpinnya, memilih siapa yang mewakilinya, dengan cara-cara yang baik, amanah, dan bersih (HU Kompas, 19/3).
Lantas apa kaitannya dengan media massa . Cukup terkait. Paradigma ’iklan orientied’, ’money orientied’ atau apapun istilahnya, tumbuh subur dibenak pengelola media massa . Akhirnya, masyarakat kritis menuding pengelola media massa lebih cenderung mengutamakan pemberitaan bersifat ‘servis’ yang berisi peserta pilkada (calon walikota, calon bupati dan calon gubernur) yang memiliki modal besar, ketimbang pemberitaan yang bersifat ‘idealis’.
Tidak salah juga tudingan itu. Tetapi tudingan itu tidak juga bersifat arif. Sebab, jika kita bisa lebih bersifat arif, saat ini memang tengah eranya ’media industri’. Nah, jadi cukup dilema. Mengapa demikian, di satu sisi, media massa merupakan ’lahan bisnis’ yang harus selalu bisa meraih untung.
Jika tidak, pengelola media massa tidak bisa menggaji kru jurnalist yang bekerja di dalamnya. Tetapi jika hanya mengutamakan paradigma ’lahan bisnis’ tersebut, maka idealisme media massa yang diusung para jurnalis perlahan-lahan hilang. Karena itu, inilah yang disebut dilema media massa. (*)
0 comments:
Post a Comment