Tender, Premanisme dan Pentingnya E-Government di Tangsel
Oleh: M Istijar Nusantara
Kota yang diserahkan kepada pejabat bermental korup, dan menjalankan sistem pemerintah tidak transparans, maka premanisme tumbuh subur.
Dua pekan ini, proses tender pengadaan barang dan jasa di sejumlah instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan selalu diwarnai kericuhan. Keributan dipicu lantaran proses tender dianggap tidak fair, jauh dari prinsip transparansi. Kondisi ini mengakibatkan peserta tender saling mengerahkan massa untuk mendapatkan paket proyek, yang dibuat oleh instansi pemerintah Kota Tangerang Selatan. Baku hantam pun tidak dapat dihindari.
Sungguh mengenaskan memang. Di kota modern seperti Kota Tangerang Selatan ini pemanisme tumbuh (atau memang dipelihara?) dengan subur. Jika terus terjadi, maka masyarakat Tangsel janganlah berbangga. Meski berdiri gedung-gedung bertingkat, berdiri pusat bisnis skala dunia, hingga lembaga pendidikan standar internasional ada di sini. Tetapi premanisme tumbuh subur.
Di kota dimana premanisme tumbuh subur, maka yang berkuasa adalah mereka yang tidak berakal sehat. Sebab, segala kebijakan dan keputusan bukan dilatarbelakangi rasionalitas dan intelektual, melainkan otot dan golok. Sungguh mengenaskan.
Pertanyaan selanjutnya, mengapa premanisme tumbuh subur di kota yang paling muda di Propinsi Banten ini? Jawabannya sederhana. Wilayah yang dipimpin pemimpin yang bermental korups, anti sistem pemerintahan yang tidak transparan, maka disitulah premanisme terus bersemi dan berkembang.
Premanisme tidak akan tumbuh subur di sebuah daerah dimana terdapat pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Tetapi pemerintahan jenis ini tidak akan tercipta jika pemimpinnya (termasuk pejabat dan pegawai pemerintahan) masih bermental korup. ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan dan sudah menjadi hukum illahiah.
E-Government
Tidak mudah memang memberantas premanisme, menciptakan pemerintahan yang akuntabilitas, dan menjadikan pejabat tidak bermental korup. Namun setidaknya, perlu ada gerakan kesadaran bersama untuk mengubah bahkan menciptakan pemimpin (pejabat) yang tidak bermental korup.
Re-mindset atau mengubah pola pikir para pemimpin dan pejabat mungkin langkah awal. Pola berpikir dimana ketika mereka diamanahkan kekuasaan hanya untuk mencari kekayaan pribadi dengan cara korupsi harus diubah kearah pola pikir yang lebih sehat.
Jeremy Pop dalam bukunya ’Strategi Memberantas Korupsi’ menulis jika seseorang diberikan amanah jabatan publik, maka dia sudah menjadi milik publik.
Artinya jika seseorang diangkat menjadi pejabat, atau diberikan sebuah jabatan publik, maka yang ada di alam pikirannya bukan mencari kekayaan untuk diri, keluarga atau golongannya. Tetapi yang ada di alam pikirannya bagaimana melayani publik, melayani masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat (welfare citizen).
Langkah selanjutnya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan. Semua kebijakan bersifat terbuka dan diketahui oleh publik serta dapat ditanggung-gugatkan ke publik. Artinya ketika terjadi proses tender, maka proses tender yang berlangsung bersifat terbuka, sesuai dengan prosedur dan berprinsip transparan.
Itulah pintu masuk terciptanya e-government. E-government sudah menjadi sebuah keharusan di era post modern saat ini. The World Bank memberikan definisi: “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.”
Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).
E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain, pertama, penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada).
Kedua e-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan. Onlinisasi tender inilah yang secara otomatis dapat menghapus premanisme setiap proses tender yang dilakukan Pemkot Tangsel.
E-Government ini membawa banyak manfaat, seperti, pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
Ketiga, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Semoga saja cita-cita itu bisa terjadi di kota tercinta ini. (*)
Kota yang diserahkan kepada pejabat bermental korup, dan menjalankan sistem pemerintah tidak transparans, maka premanisme tumbuh subur.
Dua pekan ini, proses tender pengadaan barang dan jasa di sejumlah instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan selalu diwarnai kericuhan. Keributan dipicu lantaran proses tender dianggap tidak fair, jauh dari prinsip transparansi. Kondisi ini mengakibatkan peserta tender saling mengerahkan massa untuk mendapatkan paket proyek, yang dibuat oleh instansi pemerintah Kota Tangerang Selatan. Baku hantam pun tidak dapat dihindari.
Sungguh mengenaskan memang. Di kota modern seperti Kota Tangerang Selatan ini pemanisme tumbuh (atau memang dipelihara?) dengan subur. Jika terus terjadi, maka masyarakat Tangsel janganlah berbangga. Meski berdiri gedung-gedung bertingkat, berdiri pusat bisnis skala dunia, hingga lembaga pendidikan standar internasional ada di sini. Tetapi premanisme tumbuh subur.
Di kota dimana premanisme tumbuh subur, maka yang berkuasa adalah mereka yang tidak berakal sehat. Sebab, segala kebijakan dan keputusan bukan dilatarbelakangi rasionalitas dan intelektual, melainkan otot dan golok. Sungguh mengenaskan.
Pertanyaan selanjutnya, mengapa premanisme tumbuh subur di kota yang paling muda di Propinsi Banten ini? Jawabannya sederhana. Wilayah yang dipimpin pemimpin yang bermental korups, anti sistem pemerintahan yang tidak transparan, maka disitulah premanisme terus bersemi dan berkembang.
Premanisme tidak akan tumbuh subur di sebuah daerah dimana terdapat pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Tetapi pemerintahan jenis ini tidak akan tercipta jika pemimpinnya (termasuk pejabat dan pegawai pemerintahan) masih bermental korup. ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan dan sudah menjadi hukum illahiah.
E-Government
Tidak mudah memang memberantas premanisme, menciptakan pemerintahan yang akuntabilitas, dan menjadikan pejabat tidak bermental korup. Namun setidaknya, perlu ada gerakan kesadaran bersama untuk mengubah bahkan menciptakan pemimpin (pejabat) yang tidak bermental korup.
Re-mindset atau mengubah pola pikir para pemimpin dan pejabat mungkin langkah awal. Pola berpikir dimana ketika mereka diamanahkan kekuasaan hanya untuk mencari kekayaan pribadi dengan cara korupsi harus diubah kearah pola pikir yang lebih sehat.
Jeremy Pop dalam bukunya ’Strategi Memberantas Korupsi’ menulis jika seseorang diberikan amanah jabatan publik, maka dia sudah menjadi milik publik.
Artinya jika seseorang diangkat menjadi pejabat, atau diberikan sebuah jabatan publik, maka yang ada di alam pikirannya bukan mencari kekayaan untuk diri, keluarga atau golongannya. Tetapi yang ada di alam pikirannya bagaimana melayani publik, melayani masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat (welfare citizen).
Langkah selanjutnya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan. Semua kebijakan bersifat terbuka dan diketahui oleh publik serta dapat ditanggung-gugatkan ke publik. Artinya ketika terjadi proses tender, maka proses tender yang berlangsung bersifat terbuka, sesuai dengan prosedur dan berprinsip transparan.
Itulah pintu masuk terciptanya e-government. E-government sudah menjadi sebuah keharusan di era post modern saat ini. The World Bank memberikan definisi: “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.”
Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).
E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain, pertama, penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada).
Kedua e-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan. Onlinisasi tender inilah yang secara otomatis dapat menghapus premanisme setiap proses tender yang dilakukan Pemkot Tangsel.
E-Government ini membawa banyak manfaat, seperti, pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
Ketiga, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Semoga saja cita-cita itu bisa terjadi di kota tercinta ini. (*)
0 comments:
Post a Comment