Menumbuhkan Gerakan Ideologisasi Antikemiskinan
Oleh: HM Harry Mulya Zein (Sekretaris Daerah Kota Tangerang)
Kemiskinan. Mungkin permasalahan klasik itu yang terus menghantui masyarakat dunia. Sebab, permasalahan ini sudah ada sejak jaman presejarah hingga era modern.
Meski menjadi permasalahan klasik, namun bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikannya. Dengan sangat bahwa kemiskinan bisa diselesaikan asalkan ada niat tulus dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, termasuk seluruh aparatur pemerintahan (daerah). Sebab tanpa ada niat tulus dan kerja keras, sangat mustahil permasalahan klasik ini bisa diselesaikan.
Untuk kasus Kota Tangerang, kita bisa sedikit berbangga. Meski tidak terlalu tinggi, tetapi kemiskinan di Kota Tangerang bisa diperkecil angkanya. Data hingga akhir tahun 2009, jumlah kemiskinan di Kota Tangerang turun 5,67 persen atau dari angka 95.140 jiwa menjadi 89.284 jiwa. Prestasi itu patut kita apresiasikan. Bentuk kongkretnya adalah terus menggulirkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat banyak, termasuk masyarakat kelas bawah secara ekonomi (masyarakat miskin).
Program-program tersebut bukan saja digulirkan oleh pemerintahan saja, tetapi juga kalangan masyarakat. Melalui tulisan ini, saya akan menguraikan bagaimana kemiskinan itu benar-benar bisa diperkecil.
Dari sisi pemerintahan, terdapat beberapa cara yang patut diperhatikan agar belenggu kemiskinan benar-benar bisa diperkecil. Langkah pertama mungkin adalah menggulirkan program yang dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi. Mungkin ada baiknya kita sepakat dengan tesis Bank Dunia, dimana jumlah penduduk miskin tidak dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Pada periode setelah krisis, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan.
Langkah selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan sosial, dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan dalam sistem kelembagaan dan kerangka hukum. Hal ini akan membuat penyedia jasa mengenali tanggung jawab mereka dalam menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, disamping memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi aktivitas tersebut.
Langkah ketiga adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Kita patut akui bahwa mayoritas penduduk Indonesia, termasuk penduduk Kota Tangerang rentan terhadap kemiskinan. Kebijakan tidak populis yang digulirkan pemerintah pusat seperti kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif tol dan sebagainya dapat mempengaruhi kenaikan pada banyak sektor; kenaikan harga sembako dan hingga kenaikan tarif angkutan umum.
Di lain pihak program perlindungan sosial yang digulirkan pemerintah pusat sebagai ‘program penambal (baca: kompensasi) tidak akan berlangsung lama. Karena itu, program perlindungan sosial bagi si miskin yang sustainable (berkelanjutan) patut dilanjutkan.
Adapun dari sisi masyarakat (non government) adalah membuat gerakan ZIS (zakat infaq dan shodaqoh. Jangan pernah menyepelekan program zakat. Sebab, program zakat memiliki kesamaan tujuan dengan program millinnium development goals (MDGs) dan Global Call Against Poverty (GCAP) yang dikampanyekan Perserikatan Bangsa-bangsa.
Namun permasalahan yang kerap muncul adalah bagaimana mengelola dana zakat tersebut. Patut diakui kepengurusan zakat lebih umum dilakukan masyarakat di tingkat bawah. Sehingga zakat kerap kali tidak mencapai sasaran. Hasilnya pun tidak maksimal karena pengelolaannya tidak terorganisir dan tidak profesional. Terlebih, masyarakat seringkali menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa melalui lembaga amil atau lembaga ZIS resmi yang telah diakui pemerintah, dengan alasan dapat tersalurkan secara langsung. Padahal, dengan cara seperti itu justru tidak akan membantu kaum miskin. Ini lebih bersifat konsumtif sehingga berapapun uang yang dizakatkan akan tidak bermanfaat banyak karena tidak produktif.
Gerakan ZIS ini juga bisa dikembangkan berupa gerakan ideologisasi antikemiskinan di kalangan pejabat pemerintahan, politisi dan tokoh agama. Secara sederhana sebenarnya, konsep ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan meningkatkan kepedulian seluruh elemen; pejabat, politisi, akademisi, atau tokoh agama terhadap masyaratkat miskin.
Kepedulian itu bukan dalam hanya memberikan ‘uang receh’ yang dikemas dalam bentuk sedekah. Akan tetapi memperjuangkan dan mewujudkan kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, akses kesehatan, perumahan layak dan pekerjaan untuk masyarakat miskin. Sebab secara sederhana orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika ideologisasi antikemiskinan sudah melekat di semua stakeholder, maka dimungkinan tidak akan sulit untuk melawan kemiskinan. (*)
Kemiskinan. Mungkin permasalahan klasik itu yang terus menghantui masyarakat dunia. Sebab, permasalahan ini sudah ada sejak jaman presejarah hingga era modern.
Meski menjadi permasalahan klasik, namun bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikannya. Dengan sangat bahwa kemiskinan bisa diselesaikan asalkan ada niat tulus dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, termasuk seluruh aparatur pemerintahan (daerah). Sebab tanpa ada niat tulus dan kerja keras, sangat mustahil permasalahan klasik ini bisa diselesaikan.
Untuk kasus Kota Tangerang, kita bisa sedikit berbangga. Meski tidak terlalu tinggi, tetapi kemiskinan di Kota Tangerang bisa diperkecil angkanya. Data hingga akhir tahun 2009, jumlah kemiskinan di Kota Tangerang turun 5,67 persen atau dari angka 95.140 jiwa menjadi 89.284 jiwa. Prestasi itu patut kita apresiasikan. Bentuk kongkretnya adalah terus menggulirkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat banyak, termasuk masyarakat kelas bawah secara ekonomi (masyarakat miskin).
Program-program tersebut bukan saja digulirkan oleh pemerintahan saja, tetapi juga kalangan masyarakat. Melalui tulisan ini, saya akan menguraikan bagaimana kemiskinan itu benar-benar bisa diperkecil.
Dari sisi pemerintahan, terdapat beberapa cara yang patut diperhatikan agar belenggu kemiskinan benar-benar bisa diperkecil. Langkah pertama mungkin adalah menggulirkan program yang dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi. Mungkin ada baiknya kita sepakat dengan tesis Bank Dunia, dimana jumlah penduduk miskin tidak dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Pada periode setelah krisis, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan.
Langkah selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan sosial, dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan dalam sistem kelembagaan dan kerangka hukum. Hal ini akan membuat penyedia jasa mengenali tanggung jawab mereka dalam menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, disamping memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi aktivitas tersebut.
Langkah ketiga adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Kita patut akui bahwa mayoritas penduduk Indonesia, termasuk penduduk Kota Tangerang rentan terhadap kemiskinan. Kebijakan tidak populis yang digulirkan pemerintah pusat seperti kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif tol dan sebagainya dapat mempengaruhi kenaikan pada banyak sektor; kenaikan harga sembako dan hingga kenaikan tarif angkutan umum.
Di lain pihak program perlindungan sosial yang digulirkan pemerintah pusat sebagai ‘program penambal (baca: kompensasi) tidak akan berlangsung lama. Karena itu, program perlindungan sosial bagi si miskin yang sustainable (berkelanjutan) patut dilanjutkan.
Adapun dari sisi masyarakat (non government) adalah membuat gerakan ZIS (zakat infaq dan shodaqoh. Jangan pernah menyepelekan program zakat. Sebab, program zakat memiliki kesamaan tujuan dengan program millinnium development goals (MDGs) dan Global Call Against Poverty (GCAP) yang dikampanyekan Perserikatan Bangsa-bangsa.
Namun permasalahan yang kerap muncul adalah bagaimana mengelola dana zakat tersebut. Patut diakui kepengurusan zakat lebih umum dilakukan masyarakat di tingkat bawah. Sehingga zakat kerap kali tidak mencapai sasaran. Hasilnya pun tidak maksimal karena pengelolaannya tidak terorganisir dan tidak profesional. Terlebih, masyarakat seringkali menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa melalui lembaga amil atau lembaga ZIS resmi yang telah diakui pemerintah, dengan alasan dapat tersalurkan secara langsung. Padahal, dengan cara seperti itu justru tidak akan membantu kaum miskin. Ini lebih bersifat konsumtif sehingga berapapun uang yang dizakatkan akan tidak bermanfaat banyak karena tidak produktif.
Gerakan ZIS ini juga bisa dikembangkan berupa gerakan ideologisasi antikemiskinan di kalangan pejabat pemerintahan, politisi dan tokoh agama. Secara sederhana sebenarnya, konsep ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan meningkatkan kepedulian seluruh elemen; pejabat, politisi, akademisi, atau tokoh agama terhadap masyaratkat miskin.
Kepedulian itu bukan dalam hanya memberikan ‘uang receh’ yang dikemas dalam bentuk sedekah. Akan tetapi memperjuangkan dan mewujudkan kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, akses kesehatan, perumahan layak dan pekerjaan untuk masyarakat miskin. Sebab secara sederhana orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika ideologisasi antikemiskinan sudah melekat di semua stakeholder, maka dimungkinan tidak akan sulit untuk melawan kemiskinan. (*)
0 comments:
Post a Comment